Namun, Bu Ani menyadari bahwa Covid-19 ini memengaruhi banyak daerah, termasuk dari sisi penerimaan karena menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan lainnya.
“Kami, dalam rangka mendukung proses keseluruhan pilkada, kami memutuskan untuk memberikan yang tahapan pertama atau sebesar Rp 1,02 triliun seperti permintaan yang dari KPU,” kata dia.
Menurut Bu Ani, hal ini untuk mendukung pelaksanaan pilkada, termasuk tahapan yang akan dimulai Juni 2020. “Kami memutuskan memberikan sambil meneliti kelengkapan berbagai dokumen yang diberikan kepada kami,” jelasnya.
Mulyani menambahkan Kemenkeu berasumsi berdasar pembicaraan awal bahwa seluruhnya telah memasukan kriteria pelaksanaan pilkada aman dari Covid-19. “Dan ini sudah ada dalam pengajuan anggaran yang diberikan kepada Kemenkeu,” ungkap Mulyani. (boy/jpnn)
