Penjelasan JPU Soal Tuntutan 10 Tahun, Plus Pencabutan Hak Politik Mantan Menpora Imam Nahrawi

Sabtu, 13 Juni 2020 12:41

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi bersiap menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (15/10/2019). Imam diperiksa perdana usai ditahan sebagai tersangka kasus suap pemberian dana hibah KONI. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dituntut 10 tahun penjara. Selain itu jaksa juga meminta hakim untuk mencabut hak politiknya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ronald Ferdinand Worotikan meyakini bahwa mantan Menpora Imam Nahrawi terbukti menerima suap Rp11,5 miliar dan gratifikasi sebesar Rp8,648 miliar dari sejumlah pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Untuk jaksa menuntut Imam Nahrawi dengan pidana 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Menyatakan terdakwa Imam Nahrawi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu alternatif pertama dan dakwaan kedua,” ujar Ronald saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (12/6).

Sidang digelar melalui konferensi video. Nahrawi berada di Gedung KPK sedangkan Jaksa, majelis hakim dan sebagian penasihat hukum berada di Gedung Pengadilan Tipikor.

Jaksa juga menuntut agar Imam Nahrawi membayar uang pengganti sejumlah Rp19,1 miliar. Jika tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah keputusan pengadilan memperoleh hukum tetap, harta bendanya disita oleh Jaksa untuk dilelang.

“Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana selama tiga tahun,” lanjut Jaksa.

Selain itu, Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik Imam selama lima tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

Komentar