FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Para pentolan honorer K2 kembali melontarkan kritik kepada pemerintah terkait nasib 51 ribu PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) hasil seleksi Februari 2019.
Mereka menilai pemerintah hanya memberikan harapan-harapan tanpa jelas ujungnya ke mana.
"Ini bagaimana sih, pemerintah bilang kalau pemda sudah ada anggarannya akan lebih mudah untuk pengangkatan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Dari Pemda bilang tergantung pusat," kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Barat Cecep Kurniadi kepada JPNN.com, Sabtu (13/6).
Sebelumnya Plt Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Teguh Wijinarko mengatakan, anggaran 51 ribuan PPPK hasil rekrutmen Februari 2019 sudah tidak ada masalah lagi.
Namun, Teguh mengaku tidak tahu apakah anggarannya masih tersimpan atau sudah terpakai untuk penanganan COVID-19.
Dia juga mengungkapkan, bila anggaran PPPK di pemda masih aman (belum terpakai untuk penanganan COVID-19), otomatis begitu Perpres tentang Gaji dan Tunjangan, masalah anggaran untuk penggajian tidak ada lagi persoalan.
Korwil PHK2I Sulawesi Selatan Sumarni Azis juga protes keras.Pemerintah dinilai tidak transparan dalam masalah anggaran penyelesaian honorer K2.
"Bolak balik saja itu terus enggak ada berhentinya. Intinya PHP (pemberi harapan palsu) melulu," sergahnya.
Sementara Korwil PHK2I Jawa Timur Eko Mardiono meminta seluruh honorer K2 tidak sewot dengan masalah PPPK yang tidak ada ujungnya.
