Pembelaan Istana Soal Tuntutan Ringan Penyerang Novel, Mahfud MD: Saya Bukan Menteri Eksekutor

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof Mahfud MD

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Ringannya tuntutan yang diberikan jaksa terhadap dua terdakwa penyerang Novel Baswedan adalah kewenangan kejaksaan. Dalam kasus kasus hukum Presiden Joko Widodo tak akan melakukan intervensi.

Penegasan tersebut diungkapkan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral. Menurutnya Presiden Jokowi tidak bisa mencampuri urusan hukum. Presiden hanya mendorong agar hukum dan keadilan ditegakan.

“Presiden tidak intervensi. Presiden tidak bisa mencampuri urusan judicial, paling hanya memberikan dorongan penguatan agar keadilan ditegakkan dan bisa memuaskan semua pihak,” katanya, Selasa (16/6).

Donny pun meminta agar pihak-pihak yang kecewa dengan tuntutan jaksa menyelesaikannya dengan proses hukum.

Dia pun mempersilakan pihak tertentu untuk membuat kelompok untuk mendorong agar penegakan hukum dan keadilan dapat berjalan dengan baik.

“Sekali lagi, serahkan pada prosedur (hukum) yang ada. Apabila dirasa tidak puas, atau terlalu ringan, ya ajukan banding. Jadi saya kira gunakan jalur hukum untuk menyelesaikan masalah itu,” terangnya.

Senada diungkapkan Menkopolhukam Mahfud MD. Menurutnya tuntutan pada proses pengadilan adalah kewenangan kejaksaan. “Ya, itu urusan kejaksaan ya,” ujarnya.

Menurut dia, kejaksaan tentunya mempunyai alasan memberikan tuntutan satu tahun penjara kepada kedua terdakwa pelaku penyerangan Novel Baswedan. Kejaksaan pasti mempunyai alasan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Jadi Itu biar kejaksaan dan itu ada alasan-alasan hukum yang tentu bisa mereka pertanggungjawabkan sendiri,” terangnya.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Adi Mirsan


Comment

Loading...