Nazaruddin Bebas, KPK dan Kemenkumham Selisih Paham Soal JC

Kamis, 18 Juni 2020 09:03

ILUSTRASI: M. Nazaruddin bebas dari Lapas Sukamiskin. (Imam Husein/Jawa Pos)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin harus merogoh kocek senilai Rp1,3 miliar untuk melunasi denda vonis pengadilan. Nazaruddin seharusnya dibebaskan pada 2025 jika sesuai dengan akumulasi pidana yang ia dapat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tidak pernah menerbitkan surat ketetapan justice collaborator (JC) terhadap bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin yang baru saja memperoleh program cuti menjelang bebas.

Justice collaborator merupakan pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan penegak hukum. ”Kami sampaikan kembali bahwa KPK tidak pernah menerbitkan surat ketetapan JC,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangannya di Jakarta, Rabu (17/6).

Ali menjelaskan KPK pada 9 Juni 2014 dan 21 Juni 2017 menerbitkan surat keterangan bekerja sama untuk M Nazaruddin karena yang bersangkutan sejak proses penyidikan, penuntutan, dan di persidangan telah mengungkap perkara korupsi pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

Selanjutnya, perkara pengadaan KTP-elektronik di Kemendagri dan perkara dengan terdakwa Anas Urbaningrum serta atas dasar M Nazaruddin telah membayar lunas denda ke kas Negara.

”Dengan demikian surat keterangan bekerja sama tersebut menegaskan bahwa pimpinan KPK saat itu tidak pernah menetapkan M Nazaruddin sebagai JC,” ungkap Ali.

Ia juga mengungkapan dua surat keterangan bekerja sama tersebut diterbitkan saat dua perkara yang menjerat M Nazaruddin telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Komentar


VIDEO TERKINI