FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Polemik pembasahan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) masih terus berlanjut. Meski pemerintah sudah meminta pembahasan RUU tersebut ditunda.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI), Andi Fajar Asti mengatakan masih banyak hal yang lebih urgen dibanding membahas RUU HIP tersebut.
"Di kalangan masyarakat menunjukkan DPR Buta Hati. Mengapa DPR begitu ngotot melakukan pembahasan RUU HIP ? Padahal masih banyak RUU yang lebih penting dan masuk prolegnas 2020," katanya kepada Fajar.co.id, Kamis (18/6/2020).
Andi Fajar menyebutkan RUU yang juga mendesak diantaranya RUU Daerah Kepulauan agar ada jaminan kesejahteraan masyarakat kepulauan dan pesisir.
"Apalagi dampak pandemi covid-19 sangat mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat kepulauan dan pesisir," sebutnya.
Dirinya menjelaskan keseriusan negara menjaga kedaulatan daerah kepulauan dan pesisir adalah langkah yang sangat pancasilais.
"Bukankah negara pancasila adalah negara yang menjaga kekuatan persatuan bangsa dari pulau-pulau. Bukankah Negara pancasila adalah negara yang memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia yang ada di kepulalan dan pesisir," jelasnya.
Pihaknya berharap negara harus mewujudkan masyarakat kepulauan dan pesisir mendapatkan haknya menjadi daerah yang maju sejahtera dari berbagai sektor yang selama ini masih sangat jauh ketinggalan. Misalnya pendidikan, lingkungan, ekonomi dan kesehatan.
"Kami mendesak DPR dan pemerintah membuka hati dan akal untuk menghentikan polemik RUU lainnya dan segera mengesahkan RUU Daerah Kepulauan menjadi UU," pungkas Direktur Aspeksindo ini. (msn/fajar)
