Informasi Terbaru soal Rekrutmen ASN dan PPPK dari Kepala BKN

Jumat, 19 Juni 2020 08:33

Kepala BKN Bima Haria Wibisana -- jawa pos

Misalnya dengan memetakan jenis jabatan yang masih relevan dengan kebutuhan saat ini dan jenis jabatan yang perlu dipertimbangkan kembali.

“Tentukan konsep new normal masing-masing Instansi seperti apa, baru kemudian bisa dihitung ulang kebutuhan SDM-nya. Dari situ instansi bisa mengajukan usulan formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi” terang Bima.

Dari aspek pelayanan publik di tengah tatanan normal baru bagi seluruh instansi pemerintah, Bima menguraikan beberapa hal yang perlu dilakukan setiap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Yakni mencakup perlunya regulasi internal instansi terkait adaptasi new normal yang juga mengacu pada Surat Edaran Menteri PAN-RB 58/2020.

Kemudian melakukan pemetaan jenis pekerjaan yang bisa dilakukan secara WFH atau WFO, penggunaan teknologi informasi dalam lini pelayanan, monitoring ouput pekerjaan pegawai yang WFH dan WFO.

Selanjutnya melakukan Anjab dan ABK untuk menyusun kebutuhan pegawai pada tatanan normal baru, presensi online, memantau posisi pegawai dan kondisi kesehatannya.

Instansi juga harus ikut mencegah dan mengendalikan penyebaran untuk mengurangi risiko COVID-19 di lingkungannya.

Sementara untuk penilaian kinerja ASN, Bima mengatakan, BKN sudah memiliki sistem penilaian kinerja yang bisa dimanfaatkan secara nasional. Namun belum semua instansi menggunakannya.

“Yang menarik, ada sejumlah ASN yang justru mengalami overload pekerjaan ketika WFH dibanding saat WFO. Di samping sebagian besar pekerjaan pegawai berjalan seperti biasa dengan memanfaatkan teknologi,” ungkapnya.

Komentar