Kanwil Kemenkumham Sulsel Sosialisasikan Layanan AHU Era New Normal

Jumat, 19 Juni 2020 13:55

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan. Juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Harun Sulianto. Karenanya perilaku tersebut perlu dicegah.

“Berdasarkan standar internasional, perlu adanya pengaturan dan mekanisme untuk mengenali pemilik manfaat dari suatu korporasi guna memperoleh informasimengenai pemilik manfaat yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum,” jelas Harun.

Perlu diketahui bersama bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telahmengeluarkan peraturan Menkumham no. 15 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat (beneficial ownership/bo) dari korporasi dan permenkumham no. 21 tahun 2019 tentang tata cara pengawasan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Sri Yuliani mengatakan pihaknya akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyeimbangkan perekonomian di tengah pendemi Covid-19 walaupun layanan dilaksanakan secara online.

“Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal AHU saat ini melakukan percepatan investasi dan percepatan izin usaha sehingga dapat meningkatkan penghasilan bagi masyarakat. Hal ini merupakan Target Kinerja yang harus dilakukan di Wilayah Sulawesi Selatan,” jelasnya.

“Saat ini memang telah ada sistem yang telah dikelolah oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai langkah pengawasan terhadap transaksi yang mencurigakan untuk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme. Jadi, notaris harus melaporkan jika ada indikasi dari kedua tindak pidana tersebut,” ujar Sri Yuliani.

Bagikan berita ini:
3
4
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar