Permintaan Mendagri ke KPU, Pilkada 2020 Tanpa Kampanye Akbar

Jumat, 19 Juni 2020 10:01
Permintaan Mendagri ke KPU, Pilkada 2020 Tanpa Kampanye Akbar

ILUSTRASI

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan tidak ada kampanye akbar dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh kandidat, nantinya akan diatur oleh protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

”Justru kita mengharapkan agar pelaksanaan kampanye dilakukan secara virtual, agar hal-hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan tidak dilanggar,” terang Mendagri Tito Karnavian, Kamis (18/6).

Mendagri juga menganjurkan agar pelaksanaan kampanye dilakukan secara virtual melalui sistem daring, sehingga lebih aman. Namun, jika ada beberapa daerah yang jaringan telekomunikasinya buruk maka diizinkan kampanye terbuka, namun harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Mendagri juga mengharapkan pelaksanaan Pilkada bisa berjalan dengan lancar dan tentu saja dibutuhkan pengawasan bersama oleh pemerintah daerah. ”Pelaksanaan Pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19 ini sudah diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU),” jelasnya.

Sementara itu KPU RI telah menerima 456.256 nama yang terdata dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) tambahan untuk Pemilihan kepala daerah serentak 2020 dari Kementerian Dalam Negeri RI.

Bagikan berita ini:
10
5
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar