Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Perlu Diwaspadai di Titik Rawan

Jumat, 19 Juni 2020 22:36

ILUSTRASI. (int)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pencalonan Pilkada jalur perseorangan mendapat perhatian khusus dari Bawaslu. Terdapat dua hal yang menjadi fokus perhatian adanya pelanggaran prosedural yang bertentangan dengan aturan yang berlaku dan standar protokol kesehatan karena wabah corona.

Hal itu diungkapkan Kordiv Pengawasan Bawaslu Sulsel, Amrayadi, dalam diolag tema Kawal Verfak (verifikasi faktual) Calon Perseorangan dan Jaga Hak Konstitusi, Kamis (18/6/2020).

“Di masa pandemik saja banyak ditemukan yang tidak valid datanya, apalagi masa pandemik di masa keterbatasan masyarakat masih phobia Covid. Tentu butuh strategis khusus untuk kondisi seperti ini,” ucap mantan Ketua KPU Soppeng itu.

Ia membeberkan, khusus di Sulawesi Selatan, ada dua daerah yakni Kabupaten Selayar ada pasangan Zainuddin-Aji Sumarno syarat dukungan sudah diserahkan dan di vermin 10.987 KTP sebaran di 11 kecamatan dan di Maros pasangan Muh Nur-Muh Ilyas sebaran KTP dukungan 26.158 di 14 Kecamatan.

Di sisi lain, jumlah PPL di desa/kelurahan hanya 1 orang sedangkan PPS berjumlah 3 orang sehingga potensi penyebaran pengawasan tidak merata. Bawaslu akan menggunakan mentode sampling 20 persen dari jumlah syarat dukungan. Potensi kerawanan lain, menurut Amrayadi adalah pendukung di daerah perbatasan yang tidak masuk lokus sebaraan dukungan. Sering kali ada mobilisasi dari daerah lain yang bukan lokus sebaran.

“Jika nanti di perbawaslu mengisyaratkan pengawasan penerapan prosedural protokol kesehatan, maka wajib hukumnya Bawaslu dan jajarannya memberikan peringatan atau rekomendasi,” tambahnya.

Menurutnya verfak ini akan menjadi penentu nasib pasangan calon jalur perseorangan. Jika nanti dalam verfak jumlah syarat dukungan belum mencukupi maka diberikan kesempatan untuk menambah dimasa perbaikan.

“Pengalaman dijalur perseorangan ini potensi dukungan ganda. Maksudnya adminitrasi dukungan B1Kwk di vermin pertama dan sudah difaktualkan itu lagi yang masuk di masa perbaikan. Ini potensi masalah yang membutuhkan pencermatan baik dari KPU maupun Bawaslu,” tutup Amrayadi. (anti/fajar)

Bagikan berita ini:
7
4
2
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar