Mahalnya Mahar Demokrasi Sebabkan Maraknya Korupsi

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID -- Nagara Institute menggelar diskusi daring bertajuk "Mengapa Kita Butuh Kepala Daerah?" lewat platform zoom meeting yang disiarkan pada kanal Youtube Nagara Institute, Sabtu (20/06/20).

Acara yang dipandu Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal tersebut menghadirkan narasumber antara lain: Tito Karnavian (Mendagri), Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng), Afifuddin (Komisioner Bawaslu), Arsul Sani (Sekjen PPP), Fahri Hamzah (Waketum Partai Gelora), Ahmad Doli Kurnia (Ketua Komisi II DPR), Denny Indrayana (Bakal Calon Gubernur Kalsel) dan Imam B. Prasodjo (Sosiolog/Aktivis Sosial).

Dalam diskusi tersebut, Mendagri Tito Karnavian kembali mengemukakan gagasan pilkada asimetris yang berarti bahwa pilkada di tiap daerah itu tidak sama, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Ketidaksamaan itu sangat dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia, kapasitas fiskal di daerah tersebut dan sistem sosial budaya masyarakat setempat.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berharap agar pilkada kita tidak mahal. "Jika pilkada mahal, pasti korupsinya tinggi," jelas Ganjar.

Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah berpendapat bahwa harus ada sistem kebijakan terkait pilkada yang mendorong agar bagaimana masyarakat tidak bermain uang dalam berbagai proses tahapan yang ada.

Dia juga mengkritisi partai politik yang menurutnya hanya berorientasi kekuasaan. "Partai politik adalah ladang pemikiran. Partai politik bukan mesin kekuasaan," kata Fahri penuh semangat.

Bakal Calon Gubernur Kalsel Denny Indrayana menyatakan bahwa harus ada sistem hukum agar meminimalisir politik uang. Dia bahkan berkomitmen untuk bertahan tidak menggunakan mahar walaupun itu sesuatu yang tidak mudah.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan