Jangan Pernah Berpikir Modal Kembali, Hindari Politik Transaksional

Info grafis. (DOK.FAJAR)

FAJAR.CO.ID — Biaya politik atau modal menjadi kepala daerah memang mahal. Tetapi, jangan pernah berpikir kembali modal. Itu awal mula korupsi.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian blak-blakan soal biaya pemilihan kepala daerah. Itu butuh modal besar. Bahkan informasi yang didapatkan calon kepala daerah kerap menghabiskan puluhan miliar.

“Beberapa teman-teman bupati mengatakan, untuk menjadi bupati membutuhkan biaya Rp20-Rp30 miliar. Wali kota lebih dari itu, gubernur lebih tinggi lagi,” ujar mantan Kapolri ini dalam webinar bertajuk “Mengapa Kita Butuh Kepala Daerah?” yang diselenggarakan oleh Nagara Institute, Sabtu, 20 Juni.

Tingginya biaya politik, bisa menjadi akar dari korupsi di daerah. Hal itu dikarenakan seorang ingin menjadi calon kepala daerah bukan tanpa modal. Pasti harus mengeluarkan biaya. Paling tidak biaya resmi, seperti biaya saksi, tim sukses, dan kampanye.

Belum lagi adanya politik transaksional untuk mendapatkan perahu partai. Bahkan terjadi juga money politic di tingkat bawah yang tidak kecil. “Akibatnya, apakah calon kepala daerah itu betul-betul siap untuk mengabdi, mau berkorban. Setelah terpilih bebas korupsi dan melupakan uang sudah keluar tadi,” ungkapnya.

Dia mencontohkan, hitungan gaji dan bonus seorang kepala daerah. Hitungan gaji dan bonus Rp200 juta, dikalikan 12 bulan, selama 5 tahun. “Kalau total Rp12 miliar, lalu uang keluar (selama pilkada) Rp30 miliar. Apa mau untuk rugi? Akibatnya terjadi penyelewengan kekuasaan, mau mengembalikan modal. Jangan heran ada kepala daerah yang kena OTT,” tutur mantan Kapolda Papua ini.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Muhammad Nursam


Comment

Loading...