Koalisi Masyarakat Sipil Desak Erick Thohir Evaluasi Pengangkatan TNI/Polri Aktif di BUMN

Minggu, 21 Juni 2020 20:03
Belum ada gambar

Menteri BUMN Erick Thohir-- jawa pos

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Langkah Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat dua prajurit aktif TNI dan tiga perwira aktif Polri, menjadi komisaris utama dan komisaris di masing-masing BUMN menuai kritik keras dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan.

Peneliti hak asasi manusia dan sektor keamanan Setara Institute, Ikhsan Yosarie mengatakan pengangkatan prajurit TNI/Polri aktif tidak sesuai dengan UU Nomor 2/2002 tentang Polri dan UU Nomor 34/2004 tentang TNI.

Dalam Pasal 28 ayat (3) UU Polri disebutkan, anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Aturan yang sama juga dimuat dalam Pasal 47 ayat (1) UU TNI. Disebut, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

“Dalam konteks UU TNI, jabatan di BUMN tidak termasuk dalam pengecualian jabatan sipil yang boleh diduduki prajurit TNI aktif. Itu diatur pada pasal 47 ayat (2),” ujar Iksan dalam pesan tertulis, Minggu (21/6/2020).

Selain itu, ia juga memandang pengangkatan perwira aktif TNI-Polri dalam jajaran BUMN bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan dan prinsip profesionalisme yang seharusnya dijadikan landasan dalam pengelolaan negara termasuk di institusi TNI dan Polri serta BUMN.

Adapun jabatan yang dikecualikan tersebut adalah jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik Nasional, dan Mahkamah Agung.

Bagikan berita ini:
9
6
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar