Soal Pilkada Asimetris, Pengamat: Butuh Pertimbangan yang Matang

Info grafis. (DOK.FAJAR)

FAJAR.CO.ID — Tanggapan beragam pun muncul. Mayoritas menentang sebab pembajakan kepentingan rakyat oleh segelintir elite partai politik. Pengamat Politik Unismuh, Andi Luhur Prianto menyatakan secara politik, sebenarnya Indonesia telah menjalankan pilkada asimetris. Seperti Yogyakarta yang tidak mengenal mekanisme pemilihan gubernur, selain berdasarkan asal-usul genetik kesultanan.

Secara ide, gagasan pilkada asimetris ini tidak khas dari Mendagri Tito. Jauh sebelum pilkada serentak, LIPI sudah merekomendasikan soal pilkada asimetris ini. Mendagri sebelumnya, Gamawan Fauzi malah pernah menulis disertasi tentang kelebihan pemilihan tidak langsung.

Asumsi dasarnya adalah soal penyelenggaraan yang rumit, korupsi kepala daerah dan tata kelola konflik yang rumit, terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat heterogenitas tinggi.

Tetapi situasi sekarang, kekurangan Pilkada bukan hanya soal konflik, tetapi meluas pada aspek politik biaya tinggi, mahar partai, politik uang, politisasi ASN, carut marut data pemilih, dan hal-hal lain semakin masif dan ekstensif.

”Meskipun demikian, eksperimen mendorong pilkada asimetris dengan mengembalikan sebagian pemilihan di DPRD, justru seperti menyederhanakan masalah dan membuka jalan bagi elite untuk merebut daulat rakyat,” tegasnya, Sabtu, 20 Juni.

Sejauh ini, meskipun terdapat kelemahan proses pilkada langsung dan outputnya, tetap melahirkan beberapa pemimpin yang inovatif. Model pilkada asimetris hanya akan membawa perjalanan demokrasi kita bergerak mundur. Mengulang pengalaman, pembajakan kepentingan rakyat oleh segelintir elite partai politik.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar

Saksikan video berikut: