Jenderal TNI-Polri Aktif Jadi Pejabat BUMN, LBH Jakarta: Khianati Cita-Cita Reformasi

Senin, 22 Juni 2020 16:03

Menteri BUMN Erick Thohir-- jawa pos

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Kebijakan Kementerian BUMN mengangkat dua prajurit aktif TNI dan tiga perwira aktif Polri menjadi komisaris utama dan komisaris di masing-masing BUMN menuai kritik keras dari LBH Jakarta.

Pengacara publik LBH Jakarta, Rasyid Ridha menyatakan penunjukan aparat/perwira aktif TNI-Polri telah mengkhianati cita-cita reformasi sektor keamanan dan pertahanan, dimana TNI sejatinya adalah alat pertahanan negara (dipersiapkan untuk tempur/berperang) dan Polri adalah alat keamanan negara (untuk menjaga keamanan, ketertiban umum, menegakkan hukum, dan melindungi hak asasi warga).

“Penempatan TNI-Polri mencoreng marwah profesionalisme institusi tersebut, karena menyeret 2 (dua) alat negara untuk mengurusi hal-hal di luar profesionalismenya, termasuk mengurusi bisnis negara via BUMN,” urai Rasyid Ridha kepada fajar.co.id melalui pesan singkat, Senin (22/6/2020).

Salah satu alasan penunjukan tersebut guna mengamankan proyek BUMN di lapangan dengan harapan dapat ‘menyelesaikan’ konflik di masyarakat yang diakibatkan dari pelaksanaan proyek BUMN justru menunjukkan Pemerintah gagap dalam menghadapi persoalan dan problem riil di masyarakat.

Bagikan berita ini:
8
5
9
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar