Jenderal TNI-Polri Aktif Jadi Pejabat BUMN, LBH Jakarta: Khianati Cita-Cita Reformasi

Senin, 22 Juni 2020 16:03
Jenderal TNI-Polri Aktif Jadi Pejabat BUMN, LBH Jakarta: Khianati Cita-Cita Reformasi

Menteri BUMN Erick Thohir-- jawa pos

“Alih-alih menyelesaikan masalah, justru akan memperumit, memperuncing, dan meningkatkan eskalasi konflik di masyarakat. Kebanyakan problem konflik di masyarakat yang timbul akibat pelaksanaan proyek bisnis (baik swasta maupun BUMN) justru berakar dari minimnya pelibatan/partisipasi masyarakat untuk turut menentukan arah kebijakan bisnis di daerahnya,” ungkapnya.

Minimnya ruang dialog ini yang menjadi penyebab kepentingan bisnis dan masyarakat tidak terjembatani dengan baik, dan menjadikan praktik bisnis sepihak cenderung tak terkendali dan merugikan masyarakat (ini bisa dilihat terjadinya kerusakan lingkungan hidup, konflik agraria, intimidasi-kekerasan, dll). Itulah yang kemudian menimbulkan konflik.

Semestinya Pemerintah belajar dari kasus dan problem yang ada, dimana penyelesaian konflik kepentingan antara bisnis (Swasta dan BUMN) dengan masyarakat bukanlah dengan cara menaruh pejabat TNI/Polri dalam struktur komisaris perusahaan, melainkan dengan membuka dan memperkuat mekanisme ruang dialog partisipatif serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan bisnis.

“Sehingga kebijakan dan pelaksanaan bisnis tidak merugikan masyarakat dan meminimalisir potensi konflik,” pungkas Rasyid.

Diketahui, Sejak dilantik menjadi menteri pada tahun lalu, Erick Thohir terus melakukan perombakan pada tubuh perseroan pelat merah. Tokoh dari berbagai latar belakang masuk menjadi petinggi BUMN, tak terkecuali golongan TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara.

Bagikan berita ini:
7
9
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar