Jenderal TNI-Polri Aktif Jadi Pejabat BUMN, LBH Jakarta: Khianati Cita-Cita Reformasi

Senin, 22 Juni 2020 16:03
Belum ada gambar

Menteri BUMN Erick Thohir-- jawa pos

Semestinya Pemerintah belajar dari kasus dan problem yang ada, dimana penyelesaian konflik kepentingan antara bisnis (Swasta dan BUMN) dengan masyarakat bukanlah dengan cara menaruh pejabat TNI/Polri dalam struktur komisaris perusahaan, melainkan dengan membuka dan memperkuat mekanisme ruang dialog partisipatif serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan bisnis.

“Sehingga kebijakan dan pelaksanaan bisnis tidak merugikan masyarakat dan meminimalisir potensi konflik,” pungkas Rasyid.

Diketahui, Sejak dilantik menjadi menteri pada tahun lalu, Erick Thohir terus melakukan perombakan pada tubuh perseroan pelat merah. Tokoh dari berbagai latar belakang masuk menjadi petinggi BUMN, tak terkecuali golongan TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara.

Beberapa nama anggota militer maupun penegak hukum yang menjabat posisi di BUMN misalnya Komisaris Utama Pelindo I Achmad Djamaluddin. Selain di perseroan, ia menjabat Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Di perusahaan yang sama pun ada Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Inspektur Jenderal Arman Depari yang menempati posisi komisaris.

Selain itu, baru-baru ini juga Erick mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo sebagai Komisaris PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Dia ditunjuk untuk menggantikan posisi Zaelani sebagai salah satu anggota dewan komisaris. Bambang saat ini tercatat aktif sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara.

Di lain kesempatan, Erick menunjuk dua jenderal aktif TNI dan Polri untuk menempati posisi komisaris di Bukit Asam. Mereka adalah Marsekal Madya Andi Pahril Pawi, serta Irjen Carlo Brix Tewu, yang saat ini juga menjabat sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN.(endra/fajar)

Bagikan berita ini:
6
3
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar