Jenderal TNI-Polri Aktif Jadi Pejabat BUMN, LBH Jakarta: Khianati Cita-Cita Reformasi

Senin, 22 Juni 2020 16:03
Jenderal TNI-Polri Aktif Jadi Pejabat BUMN, LBH Jakarta: Khianati Cita-Cita Reformasi

Menteri BUMN Erick Thohir-- jawa pos

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Kebijakan Kementerian BUMN mengangkat dua prajurit aktif TNI dan tiga perwira aktif Polri menjadi komisaris utama dan komisaris di masing-masing BUMN menuai kritik keras dari LBH Jakarta.

Pengacara publik LBH Jakarta, Rasyid Ridha menyatakan penunjukan aparat/perwira aktif TNI-Polri telah mengkhianati cita-cita reformasi sektor keamanan dan pertahanan, dimana TNI sejatinya adalah alat pertahanan negara (dipersiapkan untuk tempur/berperang) dan Polri adalah alat keamanan negara (untuk menjaga keamanan, ketertiban umum, menegakkan hukum, dan melindungi hak asasi warga).

“Penempatan TNI-Polri mencoreng marwah profesionalisme institusi tersebut, karena menyeret 2 (dua) alat negara untuk mengurusi hal-hal di luar profesionalismenya, termasuk mengurusi bisnis negara via BUMN,” urai Rasyid Ridha kepada fajar.co.id melalui pesan singkat, Senin (22/6/2020).

Salah satu alasan penunjukan tersebut guna mengamankan proyek BUMN di lapangan dengan harapan dapat ‘menyelesaikan’ konflik di masyarakat yang diakibatkan dari pelaksanaan proyek BUMN justru menunjukkan Pemerintah gagap dalam menghadapi persoalan dan problem riil di masyarakat.

“Alih-alih menyelesaikan masalah, justru akan memperumit, memperuncing, dan meningkatkan eskalasi konflik di masyarakat. Kebanyakan problem konflik di masyarakat yang timbul akibat pelaksanaan proyek bisnis (baik swasta maupun BUMN) justru berakar dari minimnya pelibatan/partisipasi masyarakat untuk turut menentukan arah kebijakan bisnis di daerahnya,” ungkapnya.

Minimnya ruang dialog ini yang menjadi penyebab kepentingan bisnis dan masyarakat tidak terjembatani dengan baik, dan menjadikan praktik bisnis sepihak cenderung tak terkendali dan merugikan masyarakat (ini bisa dilihat terjadinya kerusakan lingkungan hidup, konflik agraria, intimidasi-kekerasan, dll). Itulah yang kemudian menimbulkan konflik.

Semestinya Pemerintah belajar dari kasus dan problem yang ada, dimana penyelesaian konflik kepentingan antara bisnis (Swasta dan BUMN) dengan masyarakat bukanlah dengan cara menaruh pejabat TNI/Polri dalam struktur komisaris perusahaan, melainkan dengan membuka dan memperkuat mekanisme ruang dialog partisipatif serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan bisnis.

“Sehingga kebijakan dan pelaksanaan bisnis tidak merugikan masyarakat dan meminimalisir potensi konflik,” pungkas Rasyid.

Diketahui, Sejak dilantik menjadi menteri pada tahun lalu, Erick Thohir terus melakukan perombakan pada tubuh perseroan pelat merah. Tokoh dari berbagai latar belakang masuk menjadi petinggi BUMN, tak terkecuali golongan TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara.

Beberapa nama anggota militer maupun penegak hukum yang menjabat posisi di BUMN misalnya Komisaris Utama Pelindo I Achmad Djamaluddin. Selain di perseroan, ia menjabat Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Di perusahaan yang sama pun ada Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Inspektur Jenderal Arman Depari yang menempati posisi komisaris.

Selain itu, baru-baru ini juga Erick mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo sebagai Komisaris PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Dia ditunjuk untuk menggantikan posisi Zaelani sebagai salah satu anggota dewan komisaris. Bambang saat ini tercatat aktif sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara.

Di lain kesempatan, Erick menunjuk dua jenderal aktif TNI dan Polri untuk menempati posisi komisaris di Bukit Asam. Mereka adalah Marsekal Madya Andi Pahril Pawi, serta Irjen Carlo Brix Tewu, yang saat ini juga menjabat sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN.(endra/fajar)

Bagikan berita ini:
9
3
9
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar