Pelanggaran Netralitas, 43 Persen ASN Takut Hilang Jabatan

Senin, 22 Juni 2020 12:25

Pilwalkot Makassar menyeret ASN ke dalam pusaran politik. Harapan dan ketidaktegasan ikut menyuburkannya.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR— Netralitas ASN menjadi fokus Bawaslu. Tren pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bahkan diperkirakan bakal meningkat pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini.

Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Laode Arumahi mengatakan, pihaknya mencatat dugaan pelanggaran netralitas ASN di Sulsel berjumlah 33. Ada 5 kasus dihentikan, dan 28 rekomendasik diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Tercatat, Bulukumba menjadi daerah tertinggi dengan sembilan kasus yang direkomendasikan ke KASN, menyusul Kabupaten Pangkep lima kasus, dan Kota Makassar serta Kabupaten Maros masing-masing tiga kasus.

Adapun dari sisi tren pelanggaran, pelanggaran didominasi ASN melakukan pendekatan atau mendaftar pada salah satu partai politik yang jumlah kasusnya ada 11 kasus. Terbanyak kedua, ASN memberikan dukungan melalui media sosial dan massa.

“Temuan kami ASN ini mendekati partai politik dan mendaftar. Bahkan ada yang deklarasi untuk maju. Jenis sanksinya beragam dan itu ranah KASN menentukan kasusnya hampir merata. Ada di Makassar, Maros dan Luwu Utara,” ungkapnya.

Bagikan berita ini:
5
5
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar