Menkopolhukam Mahfud MD Beberkan Masalah RUU HIP Usulan PDIP

Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD-- jawa pos

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dinilai memiliki masalah substansial dan prosedural. Karena itu, pemerintah belum akan membahas RUU tersebut.

“Masalah substansial RUU HIP menyangkut dua hal pokok, pertama masalah keberlakuan Tap MPRS Nomor XXV tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Penyebaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme itu sudah diselesaikan,” kata Menkopolhukam Mahfud MD di istana kepresidenan Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Menurutnya, pada 16 Juni 2020 lalu, pemerintah tidak mengirimkan surat presiden (surpres) kepada DPR sebagai tanda persetujuan pembahasan legislasi terhadap RUU HIP tersebut.

“DPR ini kan pihak yang mengajukan RUU HIP. Artinya semua stakeholders sependapat Tap MPRS Nomor XXV tahun 1996 masih berlaku,” jelasnya.

Diketahui, PDIP menjadi partai pengusung utama pembahasan RUU HIP ini. Hanya dua fraksi di DPR yang menolak melakukan pembahasan, Demokrat dan PKS.

Masalah substansial kedua adalah isi Pancasila yang digagas akan diperas menjadi Trisila dan Ekasila. Mahfud menyebut hal itu sudah diselesaikan secara substansial. Pemerintah dan DPR sepakat tidak bisa masuk dalam UU.

Namun selain dua masalah substansi pokok, ada juga masalah substansi sambilan. “RUU HIP ini dianggap mau menafsirkan Pancasila dan mau memposisikan Pancasila kembali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal Pancasila itu sudah final,” tegas Mahfud.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar