Nurdin Abdullah Ikuti Diskusi Interaktif KPK, Ini yang Dibahas

Rabu, 24 Juni 2020 20:06

FOTO: ISTIMEWA

“Yang terakhir, kami telah melakukan kajian terhadap program kartu prakerja,” ujarnya.

Seperti dikutip dari rilis KPK pada laman www.kpk.go.id, bahwa sesuai amanat Undang Undang, KPK berwenang melakukan upaya pencegahan korupsi. Sejak 2016 KPK melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah dengan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di 34 provinsi meliputi 542 pemda di seluruh Indonesia.

Selain itu, sesuai dengan Perpres No 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK), KPK bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong 51 Kementerian/Lembaga dan 542 pemda untuk menjalankan 11 aksi yang diturunkan menjadi 27 sub-aksi terkait 3 fokus Stranas PK.

Ketiga fokus tersebut adalah Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.

Dokumentasi dialog ini dapat disaksikan di laman Youtube akun KPK RI. (rls)

Komentar


VIDEO TERKINI