KPK Beberkan Titik Potensi Korupsi Selama Pilkada Serentak 2020

Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membeberkan titik rawan terjadinya korupsi pada penyelenggaran Pilkada Serentak 2020.

“KPK perlu menyampaikan komitmen untuk turut menyukseskan penyelenggaraan pilkada. Sehingga Pilkada bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi. Sebab hanya pilkada yang bebas korupsi diharapkan lahir pemimpin-pemimpin yang mampu memberikan harapan bagi rakyat Indonesia,” katanya Kamis (25/6).

Hal tersebut diutarakan Ghufron dalam webinar bertema An Election in the Time of Pandemic: “Protecting the Quality of Democracy and Potential Corruption”. Acara ini disiarkan lewat akun Youtube Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Di tengah pandemi COVID-19, menurutnya, perlu diperhatikan hal-hal yang berpotensi korupsi dalam Pilkada 2020.

“Seperti politik transaksional, karena sekali lagi pandemi COVID-19 mengakibatkan kita banyak di rumah “stay at home”. Akibatnya semua masyarakat hanya mampu memiliki kekuatan untuk hidup saja. Dan tidak mampu memiliki kekuatan ekonomi yang lebih kuat lagi,” ujarnya.

Kondisi ekonomi lemah ini, berpotensi melahirkan praktik-praktik transaksional dalam pilkada.

“Kondisi kelemahan ekonomi ini merupakan potensi yang terbuka bagi praktik-praktik pragmatis transaksional. Cara-cara transaksional dan ilegal guna mendapatkan suara pemilih yang kondisi ekonominya sedang di titik terendah,” kata Ghufron.

Selain itu, ia juga menyatakan akan muncul potensi “fraud” atau kecurangan dalam pengadaan logistik pilkada.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Adi Mirsan


Comment

Loading...