Kebijakan PPDB dan Izin Reklamasi Gubernur Anies Disorot Demokrat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali harus berhadapan dengan politisi Partai Demokrat.

Kali ini kebijakan Anies soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020 dan pemberian izin reklamai perluasan kawasan Ancol jadi sorotan.

Wasekjend DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon meminta Gubernur DKI Jakarta memberikan penjelasan kepada orang tua siswa atas carut-marut PPDB saat ini.

"Nuwunsewu mas @aniesbaswedan. Saya tidak terlalu ngerti soal aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini. Yg saya baca Ombusman dukung Pemda DKI. Itu aja. Tapi melihat banyaknya keluh kesah yg muncul, mungkin jenengan perlu beri penjelasan ulang kpd para orangtua didik ini," tulis Jansen di akun Twitternya, Jumat (26/6/2020).

Masalah lain yang jadi sorotan partai berlambang bintang mercy ini adalah surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020.

Kepgub tersebut berisikan tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektare (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 ha.

Kepgub tersebut ditandatangani oleh Anies pada 24 Februari 2020. Dalam Kepgub tersebut disebutkan bahwa daratan seluas lebih kurang 20 ha yang sudah terbentuk berdasarkan perjanjian antara Pemprov DKI dengan PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) pada 13 April 2009 merupakan bagian dari rencana perluasan Ancol Timur seluas lebih kurang 120 ha.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Adi Mirsan


Comment

Loading...