FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- PKS dan Demokrat merupakan dua partai yang menolak menandatangani rencana pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Belakangan dua partai ini jadi sasaran fitnah dan hoaks dari buzzer kelompok pendukung pemerintah. Terlebih kedua partai ini merupakan oposisi di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan partainya bersama Demokrat menjadi bulan-bulanan pendukung pemerintah karena menolak RUU HIP.
"Belakangan ada yg nggak nyaman dg sikap FPKS yg (bersama FPD) tidak tandatangani RUU HIP & akhirnya TOLAK RUU HIP. Mrk pelintir fakta. Malah ada yg tega palsukan tandatangan FPKS. Pdhl dokumen aslinya lengkap. Maka wajar, kalau Kominfo mudah temukan bukti pemalsuan tandatangan itu," tulis Nur Wahid di akun Twitternya, Minggu (28/6/2020).
Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf meluruskan adanya video yang beredar terkait partainya disebut-sebut menyetujui RUU HIP. Dia menyebutkan persetujuan fraksi PKS terkait RUU HIP keluar sebelum rapat paripurna.
"Statement tidak keberatan itu muncul karena pimp. Panja Baleg ( sblm tnggapan tsb) menjanjikan akan mengakomodir masuknya Tap MPRS 25/66 yg kami sampaikan dan termasuk mendrop pasal 7 ttg trisila dan eka sila," jelas Bukhori.
Namun dalam perjalanan, dua catatan fraksi PKS ini tak dimasukkan pimpinan sidang. Bahkan saat rapat, Bukhori mengakui tak diberi kesempatan berbicara dan melakukan instruksi, mic tidak diaktifkan.
"Saat di Paripurna. Berikut kami sampaikan pandangan resmi Fraksi PKS di Paripurna. MENOLAK, karena catatan yang diminta tidak pernah dimuat. Bahkan kami sempat interupsi, tapi mic dimatikan," pungkasnya. (msn/fajar)
