Dituding Gagal Pahami Aturan Permendikbud soal PPDB, Ferdinand Kritik Anies Baswedan

Anies Baswedan. (int)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta kacau balau. Puluhan orang tua siswa geruduk Balai Kota meminta Gubernur Anies Baswedan menghapus aturan usia pada sistem zonasi.

Merasa tak digubris, orang tua murid pun mengadukan Anies ke Komnas Perlindungan Anak, Jumat (26/6/2020). Ketua umum Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mendesak Gubernur DKI Jakarta mendengar keluhan masyarakat untuk segera membatalkan aturan usia pada sistem zonasi penyelenggaraan PPDB DKI Jakarta tahun 2002 yang tidak berkeadilan itu.

Bahkan Anies disebut gagal paham terhadap tugas dan fungsinya sebagai kepala daerah dalam menerjemahkan Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPBD.

"Apalagi kita tahu bahwa pak Gubernur adalah Mantan Menteri Pendidikan. Jadi tidak ada alasan bagi Gubernur DKI Jakarta untuk tidak mendengar jeritan anak-anak yang kehilangan kesempatan belajar dan hak anak atas pendidikan," kata Ariest.

Prihatin dengan sejumlah siswa yang terancam tidak mendapat hak fundamental pendidikan, Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean pun mencibir kebijakan Anies terkait PPDB tahun 2020.

Ferdinand merasa tak heran jika Gubernur Anies salah dalam memahami dan mengeksekusi Permendikbud tentang penerimaan murid baru.

"Komnas Perlindungan Anak menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta @aniesbaswedan gagal paham mengeksekusi Permendikbud tentang penerimaan murid baru. Saya jadi tidak heran mengapa dia dulu dipecat dari Mendikbud, rupanya memahami aturan saja gagal," sindir Ferdinand dalam cuitannya di Twitter, Sabtu (27/6/2020). (endra/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Muhammad Nursam


Comment

Loading...