Surat Bebas Covid Jadi Syarat Perjalanan Lintas Kabupaten

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Penanganan Covid-19 harus disikapi dan diatasi bersama. Harus ada upaya dilakukan bersama untuk betul-betul selesai.

Demikian disampaikan Gubernur Sulsel dalam sambutanya pada pembukaan acara Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Akuntabilitas Percepatan Penanganan Covid 19 se Sulsel tahun 2020 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (30/6/2020).

Acara yang dibuka Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah itu hadir Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Andi Sumangerukka, Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe, Kajati Sulsel Dr Firdaus Dewilmar, Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Arman Sahri Harahap, dan Sekprov Sulsel Dr Abdul Hayat Gani.

Acara yang dirangkaikan dengan penandatangan MoU antara Pemprov dan Kajati Sulsel tentang penanganan kasus hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara diikuti secara virtual Ketua Satgas Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria, walikota, bupati dan unsur forkompinda kabupaten dan kota se Sulsel.

Gubernur Sulsel meminta kepada Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin dan bupati se Sulsel untuk menyusun skenario bersama tentang penerapan surat bebas covid 19 sebagai syarat perlengkapan perjalanan lintas daerah. "Bukan hanya di Bandara. Lintas batas darat juga diberlakukan," jelas Nurdin Abdullah.

Penerapan surat bebas Covid-19 bagi pelintas batas daerah itu jelas Nurdin Abdullah untuk percepat pemutusan mata rantai penularan covid 19 di Sulsel.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Adi Mirsan


Comment

Loading...