Jika Dipercaya Jadi Walikota, Ini yang Akan Dilakukan None

Irman Yasin Limpo

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR– Kurang dari lima bulan jelang pelaksanaan Pilkada Makassar, sejumlah partai politik telah menentukan jagoannya masing-masing untuk disokong ke arena pertarungan lima tahunan itu.

Salah satu nama familiar yang dielu-elukan masyarakat adalah Irman Yasin Limpo. Elektabilitasnya mulai merangkak naik bahkan hasil surveinya melampaui Syamsu Rizal (Deng Ical) dan Munafri Arifuddin (Appi).

None (sapaan akrab Irman YL) juga telah memastikan jumlah syarat dukungan partai politik, setelah Partai Golkar mengubah arah usungan mereka dari Danny Pomanto ke dirinya.

Kini None sudah punya modal 10 kursi, 5 dari PAN dan 5 lainnya milik Golkar. Jumlah ini sudah cukup untuk mendaftarkan diri sebagai calon di Pilwalkot Makassar.

“Pemerintah tidak usah urus orang kaya karena orang kaya bisa mengurus dirinya sendiri. Fokus pemerintah adalah mengurus orang tidak mampu,” demikian kutipan kalimat tegas pertama yang diucapkan None saat wawancara eksklusif bersama Fajar.co.id di Makassar, awal pekan lalu.

Adik kandung Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo itu mengklaim ‘tampilan’ dirinya pada pertaruhan terakhir ini sangat berbeda dengan 10 tahun lalu. Kali ini None akan berdiri berdampingan dengan wong cilik, berupaya membangkitkan sektor yang terdampak pandemi Covid-19, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Tampilan saya di Pilkada 2020 ini sangat berbeda, saya sesuaikan dengan misi yang saya usung. Saya tidak ingin asal maju. Saya ingin menciptakan tata kelola yang baik dan benar. Parameternya kualitatif dan kuantitatif,” ujar pria kelahiran 24 Agustus 1968 itu.

None mencoba menguak isi kepalanya. Ia memulainya dengan proses demokrasi ‘waras’. Memilih pesta kecil makan besar, dibanding pesta besar makan kecil.

Menurutnya, demokrasi yang baik bukan siapa yang heboh, bukan siapa yang punya uang. Tapi demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang benar, prosesnya harus benar, metodologi dan manajemen pemenangannya harus baik karena di dalamnya ada uang rakyat, ada harapan orang banyak untuk calon pemimpinnya.

“Tidak boleh kita mengedepankan ego, karena kita memakai tempat duduknya rakyat, uang pajaknya rakyat apalagi nanti ditambah dana APD dan handsanitizer. Dengan dana sebanyak itu, kok kita bisa melakukannya dengan power orientasi saja. Harusnya value orientasi. Nilai itu di dalamnya adalah harus dipaksakan menjadi baik dan benar. Demokrasi kita harus melahirkan nilai edukasi yang tinggi,” urai None.

None melanjutkan, yang menguasai kebijakan publik adalah kolaborasi antara politisi dan birokrasi. Bayangkan jika value keduanya jelek, akan sangat mengerikan. Harusnya mereka ceck and balance karena sesungguhnya itulah demokrasi sehat supaya tidak ada power absolute.

Biasanya politik berpihaknya berdasarkan kelas ekonomi. Tidak mungkin UMKM membiayai politik. Masyarakat kecil akan menjadi objek. Yang jadi subjek adalah orang besar. Mediatornya adalah pejabat publik. “Ini yang saya tidak mau,” tegasnya.

“Misalnya saya terpilih karena cukongisasi. Cara cukongisasi itu tidak akan pernah sukses kecuali dia harus memeras orang banyak demi kepentingan pihak yang membiayai. Harusnya sebagai leader dia akan berdiri disemua kaki tidak berpihak dengan satu golongan,” sambungnya kemudian.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Sulsel itu telah malang melintang di dunia birokrasi. Secara usia masih relatif muda, 12 tahun lagi dirinya harus pensiun sementara karirnya sebagai birokrat telah berada di puncak alias mentok.

Asam garam ruwetnya birokrasi telah ia selami. Makanya None tahu persis mana data bohong, mana data hasil copy paste, mana data hasil sadur yang biasanya disodorkan kepada pimpinan.

Pilwali Makassar adalah pertaruhan terakhirnya. None tak ingin bertahan terlalu lama di kursi empuk birokrasi. Cita-cita dan impiannya mensejahterakan kaum marjinal harus segera diwujudkan.

Terlalu banyak persoalan yang ia saksikan namun sulit untuk diselesaikan. None bertekad menjadi Walikota, akan merombak sistem yang keliru menjadi lurus.

“Saya harus melangkah lebih jauh. Kalau cuma ingin bangun infrastruktur tidak usah jadi walikota, cukup kepala dinas saja. Tapi untuk merubah sistem kita harus jadi leader. Ini menyangkut masa depan bangsa dan anak cucu kita ke depan,” kata None lugas.

None menegaskan jika rakyat mengizinkan dan Tuhan meridhoinya jadi walikota, pegawai kelurahan akan melayani masyarakat persis pegawai bank. Sistem pemerintahannya bukan lagi mengedepankan power tapi service (pelayanan).

“Pegawai kelurahan wajib pakai makeup, harum, ruangannya ber-AC, SDM nya dilatih berbicara menyapa setiap warga yang datang. Saya akan latih mereka senyum selama 6 menit setiap hari dalam seminggu. Kalau dia tidak senyum ke warga maka ada sanksinya. Tidak akan sulit,” katanya.

None juga akan perbarui Perwali yang sifatnya teks, menjadi Perwali yang sifatnya mengatur perilaku atau adab berinteraksi. Misalnya buat perwali merubah perilaku guru yang melarang menggunakan telunjuk saat memerintah siswa, tapi menggunakan telapak tangan. Setiap guru, pegawai dan seluruh perangkat daerah dalam berucap dilarang menggunakan kata ‘kau’ tapi diganti dengan sebutan ‘ananda’ atau ‘adinda’.

Norma ini akan menjadi tonggak dasar pemerintahannya. Ada lagi, kata None yang tak kalah penting adalah Downsizing pemerintah. Ia ingin menurunkan kekuasaan sampai ke tingkat bawah. Semua lini baik itu ekonomi, sosial maupun politik, dan ketertiban. Dengan catatan pemerintahnya harus baik dan benar.

Setelah dilantik, tutur None, akan ada strukturisasi kewenangan. Jadi orientasi lurah atau camat bukan lagi power atau ingin disegani tapi pelayanan terhadap costumer (rakyat)

“Ke depan orang mengurus administrasi dan kependudukan itu tidak lebih dari radius 1,5 Km dari rumahnya. Tidak perlu mengurus KTP sampai ke Dukcapil. Buang waktu, tenaga dan ongkos. Saya akan kasih sunyi itu balaikota. Semua kekuasaan akan saya larikan ke bawah. Saya delegasikan tanda tanganku ke orang paling bawah, bisa itu lurah atau RT/RW. Mereka ini akan saya buat seperti layaknya walikota. Mereka raja kecil di wilayahnya masing-masing. Yang penting pelayanan terhadap masyarakat terpenuhi,” tuturnya.

Baginya ini soal legacy (warisan). Jika pemerintahan berikutnya mengubah kebijakan yang telah dibuat, niscaya rakyat akan marah. (endra/fajar)

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...