Pengambilan Paksa Jenazah Covid, LBH: Pidanakan Penjamin


FAJAR.CO.ID, MAKASSAR— Pengizinan jenazah pasien covid-19 dimakamkan di luar protokol kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya Makassar berbuntut panjang. Dirut RSUD Daya Makassar, Ardin Sani dicopot dari jabatannya.

Bagaimana dengan penjaminnya? Menurut Pengacara Publik LBH Makassar, Edy Kurniawan, anggota DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso yang menjamin juga bisa dipidanakan. Hal ini sesuai dengan pasal 214, 335, 336 KUHP dan pasal 93 UU Nomor 6 tahun 2018.

Hal itu, kata dia, sama halnya dengan tersangka penjemputan paksa jenazah. “Semua warga itu setara di mata hukum, tidak ada yang dibedakan. Jadi jika ada yang melakukan pelanggaran harus sama-sama dijerat,” katanya.

Lebih jauh, ia menuturkan pemerintah telah menetapkan protokol kesehatan untuk pemakaman pasien covid-19. Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pengawasan (ODP), Orang Tanpa Gejala (OTG), dan positif covid-19 jika meninggal wajib dimakamkan dengan protokol jenzah covid-19.

Aturan itu berlaku bahkan sebelum hasil swab dikeluarkan. Langkah tersebut ditujuan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penularan. “Kan dikatakan jika hasilnya negatif tidak masalah, tetapi kalau positif bagaimana? Kan bisa menjadi pencetus klaster baru, makanya harus ada tindakan hukum sebagai efek jera,” tambahnya.

Dirut Dicopot

Kasus penjaminan jenazah pasien dalam pengawasan (PDP) yang dilakukan anggota DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso memang membuat geram. Pemerintah maupun gugus tugas dinilai tebang pilih karena membiarkan jenazah PDP dijemput pihak keluarga.

Komentar

Loading...