PPDB 2020 DKI Dinilai Diskriminasi, Arist Merdeka Sirait: Melanggar UU Perlindungan Anak

Arist Merdeka Sirait.

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait mengatakan bahwa sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 di DKI Jakarta terdapat diskriminasi. Salah satu penyebabnya adalah adanya batasan usia untuk bisa diterima sebagai anak didik.

“Itu sudah melanggar karena penyelenggaraan dalam sistem pendidikan nasional itu juga mengatur non diskriminasi, tidak ada batasan usia, tapi petunjuk teknis (juknis) kita itu justru diskriminasi dan membeda-bedakan berarti ini melanggar UU Sistem Pendidikan Nasional,” terang dia dalam diskusi publik Quo Vadis PPDB DKI Jakarta, Ada Apa? di Kantor DPD Golkar, Jakarta, Rabu (1/7).

Atas dasar tersebut, dia pun meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta untuk membatalkan PPDB dan mengulangnya. “Batalkan PPDB 2020, karena tidak berdasarkan konstitusional,” tutur Arist Merdeka Sirait.

Selain itu, dalam Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak pun disebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan non diskriminasi. Namun sayangnya, dengan Keputusan Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020, hal tersebut malah membuat adanya diskriminasi usia.

“Jadi apa yang dilakukan Pemda DKI melalui juknis Kadisdik itu melanggar UU Perlindungan Anak,” tegasnya.

Terkait Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019, Arist mengatakan bahwa kebijakan itu sudah berada pada jalur yang benar memprioritaskan jarak, bukan umur.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar