Din Syamsuddin Usul UU Pemilu, Pilkada dan Parpol Dibuat Seperti Omnibus Law

Anggota MWA ITB, Din Syamsuddin-- jawa pos

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – DPR RI bersama pemerintah diminta membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang politik. Rancangan regulasi tersebut bisa berisi tiga UU sekaligus. Yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

“Kenapa nggak sekalian diusulkan saja semacam Omnibus Law politik. Ini harus dalam satu paket. Karena sangat berkaitan,” ujar Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, Din Syamsuddin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7).

Menurutnya, langkah revisi UU Pemilu yang kini dilakukan Komisi II DPR tidak akan menjawab apapun terkait konsolidasi demokrasi, apabila UU Parpol tak ikut direvisi juga. UU Pemilu dan UU Parpol, lanjutnya, juga harus direvisi secara bersamaan.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menyampaikan pembuatan RUU Omnibus Law tentang politik dapat mengantisipasi kemungkinan inkonsistensi produk hukum dengan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar hukum negara.

Ada sejumlah poin krusial yang mendapatkan sorotan dalam rancangan regulasi tersebut. Antara lain soal parliamentary threshold (ambang batas) parlemen, presidential threshold presiden, hingga wacana pembatalan menggelar pilkada secara serentak dengan pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) pada Pemilu 2024 mendatang. “Karena itu, ada baiknya UU tersebut dijadikan satu semacam Omnibus Law politik,” paparnya.

Komentar

Loading...