FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Komisi VIII DPR RI kembali mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah untuk membahas isu aktual terkait verifikasi dan validasi data kemiskinan. Mewakili Pemerintah turut hadir Menteri Bappenas, Menteri Sosial, Menteri Desa PDTT, dan perwakilan dari Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf mengapresiasi kehadiran para jajaran Menteri tersebut untuk duduk bersama membahas carut marut persoalan data kemiskinan sebagaimana dia usulkan pada rapat kerja bersama Mensos pada 24 Juni silam.
Politisi PKS ini menyoroti sejumlah hal terkait persoalan data. Pertama, data terkait orang yang berhak mendapatkan bantuan dari Pemerintah, yakni kelompok miskin maupun rentan miskin harus masuk data tunggal (DTKS).
“Yang saya maksud adalah menanggalkan corps masing-masing. Misalnya terkait data kemiskinan, di Kemendes punya monografi desa, lalu di Kemendagri punya catatan dukcapilnya, sedangkan di Kemensos punya DTKS, saya kira ini tidak akan selesai sebelum adanya penyamaan persepsi” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Fajar.co.id.
Ketika disinggung perihal kemarahan Presiden Jokowi, politisi PKS ini memaklumi kemarahan Presiden terhadap para Menterinya saat rapat terbatas beberapa waktu silam.
Ia memandang Kementerian Sosial menjadi salah satu lembaga yang paling disorot kinerjanya oleh Komisi VIII DPR terkait pendataan dan penyaluran bansos selama pandemi berlangsung.
“Pangkal dari carut marut penyaluran bansos adalah terkait pendataan. Belum lagi cara kerja sejumlah kementerian terkait yang seolah bekerja sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kami usulkan pada raker 24 Juni lalu untuk segera diadakan rapat bersama dengan beberapa kementerian terkait,” jelas Bukhori.
