Dana Insentif Nakes Tak Kunjung Cair, Hamka B Kady Desak Pemerintah Sederhanakan Regulasi

Jumat, 3 Juli 2020 19:25

FOTO: ISTIMEWA

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Anggota Tim Pengawas (Timwas) Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI, Hamka Baco Kady, menyoroti dana insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang hingga hari ini belum terealisasi.

Hal tersebut menjadi tanggung jawabnya dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang jumlahnya mencapai Rp 87,55 Trilliun untuk penanganan Bencana Pandemi Covid-19 di sektor Kesehatan.

Hamka B Kady secara khusus menggelar pertemuan dengan manajemen Rumah Sakit Labuang Baji Makassar, Jumat (3/7/2020). Dalam pertemuan yang dihadiri Direktur Utama RSLB, dr Mappatoba, beserta tim medis terungkap sejumlah keluh kesah dari pihak rumah sakit rujukan nasional itu.

Salah satunya terkait insentif nakes, pengajuan klaim jaminan kesehatan, serta kelengkapan peralatan medis sesuai standar penanganan Covid-19.

Hamka B Kady menegaskan pada dasarnya, semua tenaga kesehatan di seluruh Indonesia tidak pernah mempersoalkan terkait dana insentif tersebut. Ada atau tidak adanya insentif, dokter tetap akan bekerja profesional tanpa pamrih sesuai dengan sumpahnya.

“Hanya saja, pernah dijanjikan oleh pemerintah. Garis besarnya adalah bukan petugas medis yang meminta karena mereka tetap akan melakukan tugasnya ada atau tidak adanya insentif itu. Insentif adalah persoalan motivasi,” papar Hamka B Kady.

Persoalannya adalah dalam prosesnya ada hambatan karena terjadi misinterpretasi antara pemerintah dan rumah sakit terhadap yang didefinisikan sebagai front liner covid-19.

Di sisi lain, di setiap rumah sakit ada tim Covid. Sedangkan yang didefinisikan pemerintah hanya tenaga medis tertentu saja. Sehingga timbul perbedaan pemahaman. Oleh karenanya ia mendesak pemerintah untuk menyederhanakan regulasi sehingga hak paramedis bisa terealisasi.

“Dengan adanya misinterpretasi itu sehingga anggaran mengambang. Kasihan mereka punya hak tidak dikasih,” tegasnya.

Selain itu, Hamka B Kady juga fokus pada upaya menurunkan angka kematian Covid. Salah satu solusinya dengan melengkapi alat-alat kesehatan seperti Rapid dan PCR serta kesiapan ruangan isolasi di rumah sakit.

“Saya menyarankan dedikasi tinggi tenaga medis namun juga pemerintah menyiapkan peralatan yang diperlukan,” tukas Anggota Komisi V DPR itu.

Sementara itu, Dirut RSLB dr. Mappatoba berharap pertemuannya dengan Anggota Timwas Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR berharap bisa dibantu terkait pencairan insentif, klaim, dan menambah peralatan medis yang menjadi standar penanganan Covid-19.

Menurutnya, proses pengajuan insentif dan klaim itu melalui Kementerian Kesehatan yang perpanjangan tangannya oleh Dinas Kesehatan Provinsi terjadi perbedaan presepsi terkait pengajuan tersebut.

“Bagi kami tidak ada masalah. Apapun yang pemerintah inginkan kita akan beradaptasi sesuai ketentuan yang ada. Misalnya yang berhak menerima insentif adalah tenaga medis yang melayani langsung, sedangkan yang terjadi di rumah sakit kan tidak begitu. Jadinya yang menerima insentif itu hanya dokter, perawat dan petugas laboratorium. Sedangkan di situ juga ada petugas sanitasi lingkungan, petugas laundry, petugas gizi yang setiap hari masuk ke ruangan yang bervirus itu,” urai dr Mappatoba.

Namun hingga hari ini realisasi dana tersebut belum juga didapatkan. “Kita sudah revisi dan ajukan ke Dinkes. Tapi sampai hari ini belum ada realisasinya,” akunya.

“Tapi pada dasarnya kita tenaga medis tidak melihat insentif. Kita kerja saja melayani pasien sebaik-baiknya sesuai dengan kontribusinya,” pungkas Mappatoba. (endra/fajar)

Bagikan berita ini:
9
5
4
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar