Nestapa PKL Pantai Losari, Tak Tersentuh Bansos dan Subsidi Pendidikan

Perwakilan PKL Losari saat melakukan pertemuan dengan DPRD. (Endra/Fajar.co.id)

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR-- Puluhan pedagang asongan Losari bersama Serikat Rakyat Miskin Indonesia menyuarakan keluh kesahnya di Gedung DPRD Kota Makassar, Kamis (2/7/2020). Mereka meminta keadilan atas minimnya perhatian pemerintah selama masa tanggap darurat Covid-19.

Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia, Wahida memaparkan para pedagang asongan dan kaki lima telah lima bulan menutup kiosnya di kawasan wisata Pantai Losari karena pandemi Covid-19.

Akibatnya para pedagang tak lagi memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga dan pendidikan anak-anak mereka.

"Mereka tidak jualan sekitar 5 bulan mengikuti aturan pemerintah. Selama itu pula tidak dapat bantuan sembako. Anak-anak mereka sekolah tapi selama pandemi tetap harus bayar SPP karena mayoritas sekolahnya di swasta. Begitu juga yang kuliah," jelas Wahida ditemui Fajar.co.id, Kamis (2/7/2020).

Para PKL menyebut telah menyuarakan keluhannya ke Balaikota Makassar. Namun hingga kini belum ada solusi konkret yang mereka dapatkan.

"Masalahnya mereka tidak ada pendapatan atau penghasilan, kami minta tolong difasilitasi dengan Dinas Pendidikan dan Dukcapil. Terkait subsidi pendidikan dan catatan kependudukan," terangnya.

"Paling tidak Anggota DPRD bisa memfasilitasi apakah ada keringanan, kalau bisa ya digratiskan gitu. Dalam situasi seperti ini kan bebannya bertambah, tapi pemasukan tidak ada, listriknya bahkan naik," tambah Wahida.

Sementara itu, Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar Kasrudi dan Ari Ashari Ilham yang menerima para PKL mengaku siap membantu memfasilitasi mereka terkait biaya pendidikan, bantuan sosial dan kejelasan catatan kependudukan.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Adi Mirsan


Comment

Loading...