Rapat Baleg Memanas, Politisi PKS Tagih Sikap Pemerintah Soal RUU HIP

  • Bagikan

“Penolakan ini tidak hanya datang dari ormas Islam tetapi juga dari kalangan TNI, Polri, dan seterusnya. Maka, kami ingin mendengar dari Pemerintah melalui Pak Menteri apakah Presiden berkenan untuk menolak atau ini masih menjadi teka-teki” ungkapnya.

Sementara itu, Menkum HAM Yasonna Laoly memastikan bahwa pemerintah hingga kini masih mengkaji perkembangan terkait RUU HIP.

Karena menurutnya, berdasarkan Undang-undang (UU), Pemerintah tentu diberikan waktu sebanyak 60 hari untuk menyikapi RUU yang diusulkan oleh DPR RI.

"Berkenaan dengan apa yang disampaikan tentang RUU HIP, menurut UU pemerintah mempunyai waktu 60 hari dari usul DPR, merespons DPR. Tentunya respons apa yang terjadi di sana, pemerintah terus mengkaji perkembangan-perkembangan yang ada," kata Yasonna.

Yasonna menyebut, pengambilan sikap terhadap RUU tersebut bisa melalui mekanisme daftar inventaris masalah (DIM) tentang penghapusan pasal-pasal atau bisa juga menyurati DPR dalam membentuk rapat bersama.

"Pemerintah masih mempunyai jangka waktu yang panjang, masih ada waktu sejak diserahkan oleh DPR. Nanti kita lihat perkembangannya," ucapnya.(rls-jpnn/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan