Rapat Baleg Memanas, Politisi PKS Tagih Sikap Pemerintah Soal RUU HIP

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Anggota Baleg DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf meminta Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly untuk memberikan jawaban terkait penolakan publik terhadap RUU HIP.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda membahas Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 antara Pemerintah dan DPR di Gedung Parlemen Senayan, Kamis (2/7/2020)

“Kami dari Fraksi PKS ingin mendengar penjelasan dari Pak Menteri yang mewakili Presiden, apakah Presiden sudah membuat surpres bersifat menolak terhadap RUU HIP atau hanya sekadar menunda” ujar politisi PKS ini.

Desakan tersebut ia sampaikan dalam rangka meneruskan aspirasi yang diterima oleh Fraksi PKS ketika menerima perwakilan demonstran saat terjadi unjuk rasa penolakan RUU HIP di depan Gedung DPR pada 24 Juni silam.

Dalam kesempatan tersebut, Bukhori juga mengingatkan bahwa posisi RUU tersebut saat ini ada di tangan Pemerintah.

“Sebagaimana aspirasi yang kami terima saat itu adalah agar Pemerintah tidak menunda, tetapi menolak, men-drop dari prolegnas. Sebagaimana kami pahami terkait mekanisme dalam UU MD3 bahwa RUU ini posisinya saat ini ada di Pemerintah, karenanya kami hendak meneruskan amanat dari masyarakat luas” jelasnya.

Di hadapan Menteri Hukum dan HAM, Anggota Komisi VIII DPR ini mengungkapkan bahwa tidak hanya ormas Islam yang menolak RUU HIP tetapi juga dari kalangan TNI, Polri, dan sejumlah pihak lain yang keberatan terhadap RUU ini.

Oleh sebab itu, Bukhori mendesak agar Menteri Hukum dan HAM selaku wakil Pemerintah agar segera memberi kepastian.

“Penolakan ini tidak hanya datang dari ormas Islam tetapi juga dari kalangan TNI, Polri, dan seterusnya. Maka, kami ingin mendengar dari Pemerintah melalui Pak Menteri apakah Presiden berkenan untuk menolak atau ini masih menjadi teka-teki” ungkapnya.

Sementara itu, Menkum HAM Yasonna Laoly memastikan bahwa pemerintah hingga kini masih mengkaji perkembangan terkait RUU HIP.

Karena menurutnya, berdasarkan Undang-undang (UU), Pemerintah tentu diberikan waktu sebanyak 60 hari untuk menyikapi RUU yang diusulkan oleh DPR RI.

"Berkenaan dengan apa yang disampaikan tentang RUU HIP, menurut UU pemerintah mempunyai waktu 60 hari dari usul DPR, merespons DPR. Tentunya respons apa yang terjadi di sana, pemerintah terus mengkaji perkembangan-perkembangan yang ada," kata Yasonna.

Yasonna menyebut, pengambilan sikap terhadap RUU tersebut bisa melalui mekanisme daftar inventaris masalah (DIM) tentang penghapusan pasal-pasal atau bisa juga menyurati DPR dalam membentuk rapat bersama.

"Pemerintah masih mempunyai jangka waktu yang panjang, masih ada waktu sejak diserahkan oleh DPR. Nanti kita lihat perkembangannya," ucapnya.(rls-jpnn/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan