Gara-gara Kasus Jiwasraya, Wacana OJK Dibubarkan Dinilai Kurang Elok

INT

FAJAR.CO.ID — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diisukan akan dibubarkan. Hal itu pun mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Padahal, sebenarnya, selama ini kinerja otoritas keuangan itu tidak buruk.

Usulan pertama kali pembubaran OJK dilontarkan olah Komisi XI DPR RI. Alasan fungsi dan wewenang OJK dikembalikan Bank Indonesia (BI) karena dianggap gagal melakukan pengawasan terhadap PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Diketahui, kasus gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya membuat negara dirugikan Rp13,7 triliun. Kasus salah dan kecurangan investasi Jiwasraya berujung pada dugaan korupsi dan kini sudah ada lima orang yang ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Menanggapi kinerja OJK, Ekonom INDEF Ariyo Irhamna menilai bahwa kinerja OJK selama ini terkait pengawasan di sektor keuangan sudah cukup baik. Oleh karena itu, salah sasaran jika dikatakan kinerja OJK kurang optimal.

“Iya, hal itu terlihat di mana OJK mulai membongkar praktik hitam di industri jasa keuangan. Namun, betul harus ada yg dibenahi, misal perbankan membayar iuran ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) lebih besar dibandingkan ke OJK. Padahal yang dijamin oleh LPS hanya tabungan di bawah Rp2 miliar. Nah, artinya iuran ke OJK harusnya lebih besar dibanding ke LPS,” katanya kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (3/6).

Selain itu, Ariyo menyoroti pemilihan anggota Dewan Komisioner yang dipilih oleh DPR. Menurutnya, kebijakan tersebut kurang elok. “Pemilihan anggota komisioner yang sepenuhnya diberikan oleh DPR membuat komposisi pimpinan jadi tidak ideal,” ucapnya.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar