Komunitas Tionghoa Ikut Suarakan Cabut RUU HIP, Enam Poin Sikap Mereka

Komunitas Masyarakat Tionghoa saat deklarasi cabut RUU HIP

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Penolakan terhadap Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), tak hanya datang dari kelompok Islam.

Perdebatan di ruang publik setelah masuknya usulan inisiatif DPR RI terhadap RUU yang diinisiasi oleh PDIP ini terus berlanjut. Yang terbaru warga keturunan Tionghoa ikut bersuara.

Anggota Komunitas Masyarakat Tionghoa, Lieus Sungkharisma menyebutkan, perdebatan RUU HIP juga berdampak gejolak sosial di masyarakata.

"Amat disayangkan, sejumlah klausul yang tercantum dalam pasal-pasal di dalam RUU HIP itu telah mengundang kontroversi hingga menimbulkan gejolak di masyarakat," ujar Lieus dalam keterangan resminya, Jumat (3/7).

Dikatakan Lieus, Komunitas Masyarakat Tionghoa mencatatkan setidaknya ada tiga hal krusial yang berpotensi mendegradasi Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam RUU HIP itu yang banyak diperdebatkan publik.

Pertama, tentang adanya klausul Pancasila yang diperas menjadi Trisila dan akhirnya Ekasila (Gotong Royong). Kedua, kalimat dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyebut “Ketuhanan yang Berkebudayaan” yang ditengarai akan menggantikan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketiga, tidak dicantumkannya TAP MPRS XXV/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, serta larangan terhadap setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Atas adanya pasal-pasal kontroversial tersebut, dan demi tidak membesarnya gejolak yang timbul di masyarakat, dikatakan Lieus, Komunitas Masyarakat Tionghoa di Jakarta menyatakan enam sikap:

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Adi Mirsan


Comment

Loading...