FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Realisasi anggaran kesehatan untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19) belum terserap maksimal. Bahkan hal ini menjadi sorotan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu.
Mantan Kasum TNI Letjen (purn) Suryo Prabowo pun menilai, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi kambing hitam terkait wabab Covid 19.
Sebab, anggaran kesehatan tersebut ternyata tidak sepenuhnya di bawah pengelolaan Kemenkes. Sebagian ada di Kementerian Keuangan dan Gugus Tugas Percepapatan Penanganan Covid-19.
“Ini sangat memprihatinkan, karena saat ini tidak diketahui oleh publik, pasti Kementerian Kesehatan menjadi kambing hitam terhadap wabah Covid-19. Padahal itu dana masih dihold nggak tahu yang ngehold siapa,” tegas Prabowo di akun Twitter @JSuryoP1, Sabtu (7/4/2020).
Hal yang sama diungkapkan oleh Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid. Kemenkes ternyata belum menerima anggaran kesehatan Rp87,55 triliun terkait penanganan pandemi Covid 19. Hal ini tidak diketahui publik, sehingga Kemenkes menjadi kambing hitam.
"Sudah Terlanjur Kena Marah Dianggap Lalai, Dipublikasikan Lagi, Eh Kemenkes Malah Nyatakan Belum Terima Dana Corona Rp87 T. Kasian Rakyat Indonesia. Sudah terdampak covid-19, masih disuguhi akrobat. Smoga Korona kasian dan sgra tinggalkan Indonesia," tulisnya juga di akun Twitter miliknya.
Sekjen Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Yosef Sampurna Nggarang atau Yos Nggarang juga turut mempertanyakan keberadaan anggaran untuk Kemenkes itu.
“Perpu sudah. Marah sudah. Dikambinghitamkan Sudah. Yang belum anggaran. Anggarannya dimana? Apa perlu Perpu lagi? Atau harus bagaimana lagi? CC Abang Dok @berlianidris,” tulis Yos di akun @yosnggarang.
Praktisi medis dr Berlian Idris di akun @berlianidris merespon cuitan @yosnggarang: “Itulah Bang. Pening kita dibuatnya.”
Ketua ProDem Iwan Sumule menegaskan bahwa penyerapan dana Covid 19 minim menunjutkkan bahwa pemerintah tidak mempunyai program kerja yang jelas dalam mengatasi pandemi Covid 19.
“Penyerapan Dana Covid minim menunjukan: 1. Pemerintah tidak punya program kerja jelas atasi Covid. Tak punya solusi. 2. Program kerja tidak berjalan. Kalau pun punya program. 3. Menteri takut dipenjara. Tapi, Dana Covid Naik 3x. Dari 405 T --> 677 T --> 905 T. Mundurkan!,” tegas Iwan di akun @KetuaMajelis.
Aktivis senior Haris Rusly Moti sempat menduga, anggaran untuk Kemenkes itu belum tersedia. “Nah, benar kan sobat. Marah-marahnya Presiden @jokowi soal minimnya serapan anggaran Covid sudah terjawab. Jangan-jangan duitnya masih dicari, alias KasKos (kas kosong),” tulis Haris di akun @motizenchannel.
Politisi Gerindara Arief Poyuono menanggapi cuitan @motizenchannel. Menurut Arief, dana sudah ada, tetapi hambatan dan penghambat dana cair banyak. “Duit sudah ada.. Cuma hambatan dan penghambat dana cair banyak,” tulis Arief di akun @bumnbersatu.(msn/fajar)
