RUU HIP Belum Dicabut, DPR Lempar Bola Panas ke Pemerintah

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas didampingi pimpinan lainya menerima pengurangan 16 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020 dari Pemerintah, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2020). (dok. DPR)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – DPR dan pemerintah sepakat menarik 16 RUU dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Namun, RUU HIP tidak masuk dalam daftar yang dikeluarkan. Dewan beralasan, RUU tersebut kini menjadi domain pemerintah.

“RUU HIP ini tidak bisa langsung dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020. DPR sudah ada aturannya. Jika RUU sudah diambil keputusan di Rapat Paripurna, untuk membatalkannya harus di paripurna. Saat ini RUU HIP sudah masuk ranah pemerintah. Tunggu dari pemerintah karena saat ini domainnya bukan di DPR,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya di Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Menurutnya, Menkumham HAM Yassona Laoly sudah menjelaskan pemerintah punya waktu 60 hari kerja setelah DPR mengirimkan RUU HIP. Sebelum batas waktu itu, pemerintah akan mengeluarkan Surat Presiden (surpres). Isinya bisa membatalkan atau menindaklanjuti RUU HIP. “Bahkan Surpres tanpa Daftar Inventarisir Masalah (DIM) pun tidak bisa dibahas,” imbuhnya.

Karena itu, lanjutnya, masyarakat lebih baik menunggu DIM dari pemerintah. Willy menambahkan, saat ini DPR juga menunggu Surpres terkait RUU HIP. Dia menyebut salah alamat kalau meminta Baleg mengeluarkan RUU tersebut dari list Prolegnas Prioritas 2020.

“Kalau ada yang menanyakan kenapa Baleg tidak mengeluarkan RUU HIP dari Prolegnas 2020, itu jelas salah alamat. DPR adalah lembaga resmi. Sehingga ada prosedur dan mekanismenya. Yakni menunggu Surpres dari Presiden,” ucapnya.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Adi Mirsan


Comment

Loading...