Bebani Jemaah, Kemenkes Diminta Menstandarkan Biaya Kesehatan Haji

FOTO: ISTIMEWA

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) meminta Kementerian Kesehatan menstandarkan biaya kesehatan haji yang dibebankan kepada jemaah. Salah satunya, biaya untuk memperoleh surat keterangan mampu atau istitha’ah.

“Sejauh ini belum ada standar biaya kesehatan haji dari Sabang sampai Merauke,” kata Direktur Jenderal PHU Kemenag Nizar saat menjadi narasumber Konsinyering Dokumen Pasca Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji, Jumat (3/7/2020).

Nizar menyebut, belum adanya standar biaya kesehatan haji menyebabkan dilema bagi jemaah. “Karena di beberapa daerah berbeda, termasuk jenis pemeriksaannya. Ada yang cukup sample darah ada juga yang sampai CT Scan. Itu yang membuat biaya berbeda-beda dari ratusan ribu sampai dengan jutaan rupiah,” jelasnya.

Keluhan semacam ini, kata Nizar, adalah sesuatu yang menghambat proses dokumen terutama paspor. Karena biaya terlalu mahal sehingga membebani jemaah. Melihat hal tersebut, pihaknya terus berkomunikasi dengan pihak Kemenkes untuk menstandarkan biaya kesehatan haji.

Nizar juga mengungkapkan, dalam situasi dan kondisi pandemi Covid-19 masih banyak jemaah haji yang belum menyelesaikan pembuatan paspor sehingga berpengaruh kepada jemaah haji untuk mendapatkan keterangan istitha’ah.

“Bagi yang sudah menyelesaikan paspor sesuai ketentuan pasti mereka sudah juga menyelesaikan kesehatannya dan sudah mendapatkan keterangan istithaah. Namun untuk ke depannya ada keterangan kesehatan lagi atau tidak?,” tanya Nizar.

Komentar

Loading...