Sosialisasi Pilar Kebangsaan, Bukhori: Sila Pertama Pancasila Dijiwai Piagam Jakarta

  • Bagikan

“Dalam proses bernegara kita punya sejarah. Tragedi Madiun 1948 dan 1965 adalah contoh upaya yang pernah terjadi untuk merongrong Pancasila. Sehingga, kita tidak boleh ahistoris dan mengabaikan fakta sosial (asosial) dalam menyusun produk hukum terkait ideologi. Salah satunya, dengan tidak memasukannya TAP MPRS No.25/1966 Tentang Pembubaran PKI dalam penyusunan RUU HIP" jelas Anggota Komisi VIII DPR ini.

"Sebagai konsekuensi, pengabaian terhadap fakta sejarah dan sosial tersebut di kemudian hari akan menimbulkan banyak tafsir di masyarakat, salah satunya adalah anggapan publik bahwa RUU ini akan mengubah Pancasila. Oleh sebab itu, sejak awal Fraksi PKS sudah menolak,” sambungnya.

Lebih lanjut, politisi dapil Jateng I ini turut mendorong masyarakat, khususnya para peserta yang hadir untuk proaktif dan kritis dalam menyikapi segala isu yang terjadi khususnya terkait isu ideologi Pancasila.

Menurutnya, partisipasi aktif publik dalam mengawal penyelenggaraan negara akan mendorong kebijakan publik yang aspiratif, yakni kebijakan yang terselenggara atas dasar kehendak rakyat.

“Kita tidak boleh apatis. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga bangsa dan negaranya dari segala upaya untuk merongrong Pancasila sebagai dasar negara kita. Oleh sebab itu, sangat penting keterlibatan saudara sekalian dalam mengawal, mengkritisi, dan mendorong penyelenggaraan negara dalam menghasilkan produk kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, salah satunya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (rls)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan