Warga Pulau Khawatir Permeriksaan Para Kepala Desa Bermuatan Politis

ILUSTRASI. (int)

FAJAR.CO.ID, PANGKEP — Atensi Kejari terhadap puluhan Kepala Desa (Kades) di wilayah kepulauan mendapat sorotan dari sejumlah warga pulau. Ancaman Kejari dinilai hanya wacana menjelang pilkada.

Hal itu disampaikan salah seorang mahasiswa asal Kecamatan Liukang Tangaya, Arjuna. Menurutnya, Kejari harus transparan dalam melakukan tugas penyelidikan untuk para kades di pulau. Ia berharap agar rencana pemeriksaan itu bukan sekadar ancaman menjelang pilkada di Kabupaten Pangkep.

“Semoga tidak ada unsur politik dalam rencana pemeriksaan Kejari terhadap aparat pemerintah desa. Sebab kita melihat Kejari ini bisa digunakan kapan saja, terlebih lagi dimomen pilkada. Jangan sampai dimanfaatkan. Sebab saya takutkan pemeriksaan semua kepala desa menjelang pilkada ini mengandung indikasi kepentingan oknum kandidat yang akan berkompetisi,” jelasnya.

Lanjut dijelaskan, pihaknya juga menyayangkan adanya kasus dugaan mark up anggaran terhadap dua pembangunan di desa, namun hingga kini tak diproses oleh Kejari Pangkep.

“Ada juga kasus proyek pembangunan posyandu dan renovasi kantor Desa Satanger yang pernah masuk laporannya ke Kejari Pangkep. Namun sampai sekarang belum ada progresnya,” ungkapnya.

Arjuna menyebut bahwa, pembangunan posyandu dengan anggaran Rp65 Juta dan renovasi kantor Desa Stanger Rp114 juta dianggap ada markup anggaran terhadap dua pembangunan di Desa Satanger. (fit)

loading...
Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Komentar

Loading...