Data Bansos Bermasalah di 205 Daerah Masuk ke Meja KPK

Ilustrasi Bansos. FOTO: FAISAL R. SYAM / FAJAR INDONESIA NETWORK

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – KPK menerima 621 keluhan dari masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial (bansos). Ratusan keluhan tersebut tersebar di 205 Pemerintah Daerah (Pemda).

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan sejak aplikasi JAGA Bansos diluncurkan pada Jumat (29/5) hingga Jumat (3/7), pihaknya menerima 621 keluhan dari masyarakat.

“Hingga 3 Juli 2020, JAGA Bansos menerima total 621 keluhan terkait penyaluran bansos. Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, yaitu 268 laporan,” katanya dalam keterangannya, Senin (6/7).

Dijelaskannya, enam topik keluhan lainnya yang disampaikan pelapor, yakni bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima sebanyak 66 laporan, bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang sebanyak 47 laporan.

Selanjutnya, nama pada daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 31 laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah tujuh laporan, bantuan dengan kualitas buruk enam laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan lima laporan, dan beragam topik lainnya total 191 laporan.

Laporan tersebut, ditujukan kepada 205 pemda terdiri dari 14 pemerintah provinsi dan 191 pemerintah kabupaten/kota.

“Instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemkot Surabaya sebanyak 24 laporan, Pemprov Jawa Barat berjumlah 17 laporan, diikuti oleh Pemkab Tangerang, Pemkab Bogor, dan Pemkab Subang masing-masing 16 laporan,” tuturnya.

Komentar

Loading...