Terlalu Sering ke Jakarta, Komisi II Minta MenPAN-RB Batasi Pemanggilan Kepala Daerah

Anggota Komisi II DPR RI Hugua -- jpnn

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Anggota Komisi II DPR RI Hugua menyampaikan, terlalu banyaknya panggilan ataupun undangan kepada kepala daerah oleh para menteri berdampak pada semakin kecilnya kesempatan bagi gubernur, walikota/bupati untuk bekerja di daerahnya.

Dikatakannya, kalau semua panggilan itu dituruti tanpa dipilah sesuai dengan urgensi kepentingannya, bisa dikatakan pejabat daerah tersebut akan tetap berada di Jakarta guna memenuhi panggilan para menteri ketimbang melaksanakan tugasnya di daerah.

Saat Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Komisi Apartur Sipil Negara (KASN), dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020), Hugua mengusulkan agar KemenPAN-RB membuat edaran terkait kesibukan pejabat daerah di akibat adanya pemanggilan oleh para menteri.

“Saya mengusulkan adanya surat edaran dari KemenPAN-RB berkaitan dengan kesibukan pejabat daerah akibat adanya pemanggilan oleh para menteri. Terlalu banyak panggilan, sehingga kalau dituruti maka kepala daerah tidak kembali ke daerah. Bupati kalau ada di Jakarta memang karena sistem yang memungkinkan itu,” kata Hugua.

Kepada MenPAN-RB, Hugua minta agar pemanggilan terhadap pejabat daerah oleh para menteri dibatasi.

“Kalau boleh ada surat edaran dari KemenPAN-RB kepada semua menteri, dan disampaikan pada saat rapat terbatas (ratas). Supaya tidak sesuka-sukanya para menteri memanggil para Bupati, padahal urusannya terkadang hanya masalah koordinasi,” ucap Hugua.

Komentar

Loading...