Dana Insentif Nakes Belum Cair, Syamsuddin Raga: Saya Khawatir Ada Persekongkolan

Selasa, 7 Juli 2020 17:40

Ilustrasi Tenaga Kesehatan FOTO: ISTIMEWA

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Anggota DPRD Kota Makassar, Syamsuddin Raga, mendesak pemerintah segera mencairkan dana insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) yang berada di front liner penanganan Covid-19.

Hingga kini tenaga kesehatan termasuk di Makassar belum jua menerima reward yang dijanjikan pemerintah. Pada dasarnya, nakes tetap akan menjalankan tanggung jawabnya melayani pasien ada atau tidak adanya insentif itu. Namun karena telah dijanjikan pemerintah, adalah hak para nakes mengharapkan reward tersebut.

“Kalau memang itu yang sudah dijanjikan harus dipenuhi. Selaku tenaga medis yang bekerja siang/malam memang harus diberikan haknya apa lagi insentif,” tegas Syamsuddin Raga kepada fajar.co.id di Gedung DPRD Kota Makassar, Senin (6/7/2020).

Desakan itu bukan tanpa alasan, selain resiko pertaruhan nyawa yang dihadapi paramedis juga alokasi anggaran yang cukup besar untuk segera dibayarkan hak paramedis tersebut.

“Tidak ada alalan untuk itu karena anggarannya cukup besar, maka sampai saat ini kami minta pertanggung jawabannya,” ungkap politisi Perindo itu.

Syamsuddin justru khawatir terjadi persekongkolan pihak tertentu sehingga dana ini tak kunjung dicairkan.

“Yang kami takuti adanya persekongkolan untuk memperlambat pembayaran. Karena otomatis kebijakan yang dibuat oleh Dinkes pasti dari kementrian ataupun Presiden,” ketusnya.

Sebelumnya diberitakan, Dirut RS Labuang Baji, dr Mappatoba, mengeluh terkait pencairan insentif, klaim, dan menambah peralatan medis yang menjadi standar penanganan Covid-19.

Menurutnya, proses pengajuan insentif dan klaim itu melalui Kementerian Kesehatan yang perpanjangan tangannya oleh Dinas Kesehatan Provinsi terjadi perbedaan presepsi terkait pengajuan tersebut.

“Bagi kami tidak ada masalah. Apapun yang pemerintah inginkan kita akan beradaptasi sesuai ketentuan yang ada. Misalnya yang berhak menerima insentif adalah tenaga medis yang melayani langsung, sedangkan yang terjadi di rumah sakit kan tidak begitu. Jadinya yang menerima insentif itu hanya dokter, perawat dan petugas laboratorium. Sedangkan disitu juga ada petugas sanitasi lingkungan, petugas laundry, petugas gizi yang setiap hari masuk ke ruangan yang bervirus itu,” urai dr Mappatoba.

Namun hingga hari ini realisasi dana tersebut belum juga didapatkan. “Kita sudah revisi dan ajukan ke Dinkes. Tapi sampai hari ini belum ada realisasinya,” akunya.

“Tapi pada dasarnya kita tenaga medis tidak melihat insentif, kita kerja saja melayani pasien sebaik-baiknya sesuai dengan kontribusinya,” ungkap Mappatoba.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Naisyah Tun Azikin mengatakan, insentif tenaga kesehatan menjadi bagian kewenangan Pemerintah Pusat.

Menurutnya, aturan untuk insentif bagi tenaga medis di semua daerah tidak sama. Ini mengacu regulasi pemerintah. “Nilainya pun bervariasi,” terangnya. (endra/fajar)

Bagikan berita ini:
7
2
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar