Perusahaan Ekspor Benih Lobster Menang Banyak, Kiara: Nelayan dapat Apa?

Selasa, 7 Juli 2020 09:55

Menteri KKP Edhy Prabowo. Foto: Humas KKP

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sudah sejak lama ekspor benih lobster ditolak mentah-mentah oleh publik, khususnya nelayan di seantero nusantara. Tapi buktinya, gagasan itu meluncur deras dari skenario yang dibuat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Lalu untuk siapa langkah ini dilakukan, dan siapa penikmat yang meraup keuntungan?

Pertanyaan itu terus ditujukan pada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Bahkan analogi yang disampaikan Susi Pudjiastuti mantan Menteri Kelautan, seakan tak ada artinya. Proyek besar itu pun makin deras mengucur, hingga pada akhirnya, munculah nama-nama kolega Edhy Prabowo di Partai Gerindra sebagai pemegang izin baby lobster tersebut, salah satunya Hashim Djojohadikusumo.

Pelarangan ekspor lobster sendiri memang digulirkan oleh Susi. Kebijakan ini diterapkan dengan mengacu pada Permen KP nomor 1 Tahun 2015. Secara jelas, Susi menegaskan larangan ekspor benih lobster untuk meningkatkan nilai tambah dari lobster itu sendiri sebelum diperjualbelikan di pasar global.

Menteri KKP Eddy Prabowo pun kembali mendapat kritik tajam dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara).

Kiara secara terang-terangan menyoroti aspek transparansi dalam pemilihan 26 perusahaan eksportir benih lobster yang selama ini telah diizinkan oleh KKP.

”Coba jelaskan apa dasar pemilihannya dan bagaimana rekam jejak perusahaan-perusahaan itu? Masyarakat tak ada yang mengetahui hal itu,” terang Sekjen Kiara Susan Herawati dalam siaran pers.

Susan mengingatkan, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh KKP harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, terutama masyarakat bahari yang hidupnya sangat tergantung kepada sumber daya kelautan dan perikanan.

Ia pun, kembali penilaian Ombudsman Republik Indonesia yang menyebut terdapat banyak potensi kecurangan dalam mekanisme ekspor benih lobster tersebut.

”Jelas, Ombudsman menyebut bahwa izin ekspor benih lobster itu bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan seharusnya mempertimbangkan penilaian tersebut,” terangnya.

Susan mendesak untuk segera dibuka informasi secara detail 26 perusahaan yang mendapatkan izin melakukan ekspor benih lobster. Hal tersebut, masih menurut dia, karena perusahaan tersebut dinilai mendapatkan keuntungan paling besar dengan adanya Permen Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2020. Pada saat yang sama, negara dinilai hanya menerima PNBP sangat kecil sekali.

Sementara berdasarkan data Bea dan Cukai pada tanggal 12 Juni 2020, PNBP yang diperoleh negara hanya sebesar Rp15.000 dari 60.000 ekor benih lobster yang diekspor. ”Angka yang sangat miris sekali,” ungkapnya.

Jika negara hanya mendapatkan Rp.15.000 per 60.000 ekor, lalu berapa yang didapatkan oleh nelayan? ”Fakta ini menunjukkan perusahaan ekspor lobster menang banyak,” timpal Susan.

Berdasarkan hal itu, Kiara meminta Edhy Prabowo untuk membatalkan Permen KP No. 12 tahun 2020 karena dampak buruknya bagi nelayan, keberlanjutan ekosistem perairan, dan perekonomian negara sangat besar.(fin/fajar)

Bagikan berita ini:
2
4
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar