Respon DPR Soal Polemik Izin dan Bisnis Ekspor Benih Lobster Menteri Edhy


FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Kontroversi bisnis ekspor benur (benih lobster) menjadi sorotan publik termasuk DPR RI. Komisi IV DPR meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjalankan semua prosedur perizinan ekspor benih lobster dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, agar ke depan tidak timbul permasalahan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, melalui Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020, mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan ekspor benur (benih lobster).

Atas kebijakan tersebut, Anggota DPR Charles Melkiansyah mengingatkan Menteri KP agar tidak hanya mengijinkan ekspor semata, namun juga harus mengedepankan sektor budidayanya.

Ia berharap Menteri KP juga transparan dan terbuka, serta membangun narasi yang baik bahwa pemberian ijin ekspor terbuka bagi siapapun, dan tidak terbatas pada satu orang atau perusahaan tertentu saja.

Artinya, seluruh anak bangsa yang memiliki kesiapan dan persyaratan untuk menjadi eksportir diperbolehkan melakukan ekspor.

“Kami juga mengingatkan Pak Menteri, bahwa jangan hanya mengijinkan ekspor semata, tapi juga harus mengedepankan budidaya. Artinya di sini kami mencoba menyatukan kebijakan dari Menteri KP sebelumnya (Susi Pudjiastuti) dan Menteri KP saat ini, jika dulu ekspor benih (benur) sama sekali tidak boleh dilakukan, namun Menteri KP saat ini mengijinkan ekspor namun tetap harus mengedepankan budidaya. Intinya, kami mendukung ekspor benih lobster, asal narasi yang dibangun adalah semata untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Charles melalui keterangan tertulis, Selasa (7/7/2020).

Komentar

Loading...