Didemo Nelayan, DPLH Sulsel Sebut Izin Pengerukan Kapal Boskalis Sudah Sesuai SOP

Demo nelayan atas pengerukan pasir laut oleh Kapal Boskalis. (IST)

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR-- Beberapa hari lalu, nelayan di Kota Makassar melakukan aksi penolakan terhadap aktivitas kapal PT. Boskalis yang menambang pasir di laut.

Mereka mengepung kapal tersebut dan mengancam jika pengerukan pasir laut tersebut tak dihentikan, mereka akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dalam jumlah massa yang lebih banyak.

Direktur Eksekutif WALHI Sulsel, Muhammad Al Amin menilai hal itu bermula dari aktivitas tambang pasir laut dan reklamasi yang dilakukan PT Boskalis tanpa konsultasi publik serta dokumen-dokumen lingkungan.

"Saya kira ini cukup merepresentasikan dan memperlihatkan bagaimana lemahnya penegakan hukum lingkungan di Sulawesi Selatan,” ucapnya.

Amin menyebut pemerintah pusat dan provinsi seharusnya meminta PT. Boskalis untuk melakukan pemulihan lingkungan. Namun yang terjadi sebaliknya, justru membuka ruang tambang pasir laut baru bagi Boskalis.

Penambangan pasir laut Boskalis di wilayah yang menjadi sumber penghidupan nelayan merupakan bentuk penghancuran ruang hidup. Hal ini bisa mengancam keberlanjutan nelayan di Sulsel.

Sejak penambangan dilakukan, nelayan Pulau Kodingareng Lompo dan Galesong mulai merasakan dampaknya. Air laut di sekitar wilayah penambangan menjadi keruh. Kekeruahan membuat hasil tangkapan nelayan berkurang drastis, terutama nelayan yang mencari ikan tenggiri dan ikan-ikan karang.

"Penderitaan nelayan pencari ikan tenggiri semakin bertambah manakala saat ini sedang terjadi pandemi covid-19 yang membuat harga ikan tenggiri turun drastis," tegas Amin.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Adi Mirsan


Comment

Loading...