Kebijakan Ekspor Benih Lobster Disorot, Edhy Prabowo Mulai Pasang Badan

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo -- istimewa

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Terus diserang dengan isu perizinan ekspor benih lobster dengan mementingkan kolega di Partai Gerindra, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mencoba meyakinkan publik.

Dia berjanji siap untuk diaudit terkait pengelolaan komoditas lobster dan menyatakan melarang kerabat keluarganya untuk terlibat dalam perizinan bisnis tersebut.

Edhy juga menepis anggapan bahwa Permen KP No.12 tahun 2020 yang mengatur soal ekspor benih lobster condong ke kepentingan korporasi. ”Ekspor ini tidak hanya melibatkan korporasi tapi juga nelayan. Karena penangkap benihnya kan nelayan,” terang Edhy Prabowo, Selasa (7/7).

Saat ini, sambung dia, ada 13 ribu nelayan yang menggantungkan hidup dari mencari benih lobster. Ini sebenarnya yang menjadi perdebatan, karena akibat ekspor dilarang mereka tidak bisa makan. ”Kondisinya karena mereka tidak punya pendapatan. Ini sebenarnya pertimbangan utama kami,” ungkapnya.

Edhy juga menegaskan, ekspor benih lobster juga tidak terus menerus dilakukan. Bila kemampuan budidaya di Indonesia semakin baik, otomatis benih yang ada dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan pembudidaya di dalam negeri.

Mengenai polemik yang muncul di publik tentang ekspor benih lobster, Menteri Edhy menyadarinya sebagai risiko sebuah kebijakan. Dia tak mau menutup diri atas berbagai masukan dan kritik yang ada.

”Keluarga saya, lingkungan kerabat saya, masyarakat keluarga saya, tidak saya libatkan. Termasuk istri saya, saya larang untuk itu. Saya juag tidak mempersoalkan banyak cibiran atas keputusannya mengizinkan pengambilan dan ekspor benih lobster,” kata Edhy dalam rilis KKP yang diterima di Jakarta.

Komentar

Loading...