Rapat Tertutup di Gedung Merah Putih, ICW Cium Agenda Tersembunyi DPR-KPK

ILUSTRASI: Gedung KPK (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Untuk pertama kalinya Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan KPK digelar di Gedung KPK, Selasa (7/7/2020). RDP pun dilakukan secara tertutup.

Ada dugaan sarat kepentingan dalam RDP tersebut. Terlebih ada anggota Komisi III yang pernah dipanggil KPK dan diduga ikut menerima aliran dana kasus Bakamla.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana pun heran dengan RDP yang digelar di Gedung KPK tersebut.

“Harusnya, DPR mengagendakan pertemuan RDP itu di Gedung DPR secara terbuka dengan mempertanyakan berbagai kejanggalan yang terjadi selama ini. Misalnya, tindak lanjut dugaan pelanggaran kode etik atas kontroversi helikopter mewah yang digunakan Komjen Firli Bahuri (Ketua KPK) beberapa waktu lalu,” ucapnya dalam keterangannya, Selasa (7/7).

Dikatakannya, seharusnya Gedung KPK untuk kerja-kerja pemberantasan korupsi, bukan dijadikan tempat melaksanakan RDP. Menurut dia, ada dua hal yang penting untuk disorot terkait RDP di Gedung KPK itu.

“Pertama, tidak ada urgensinya mengadakan RDP di Gedung KPK. Kebijakan ini justru semakin memperlihatkan bahwa KPK sangat tunduk pada kekuasaan eksekutif dan juga legislatif,” katanya.

Kedua, RDP dilakukan secara tertutup mengindikasikan ada hal-hal yang ingin disembunyikan oleh DPR terhadap publik.

“Semestinya dengan menggunakan alur logika UU KPK, DPR memahami bahwa lembaga antirasuah itu bertanggung jawab kepada publik. Jadi, setiap persoalan yang ada di KPK, publik mempunyai hak untuk mengetahui hal tersebut,” ujar Kurnia.

Komentar

Loading...