Buktikan Patuh Hukum, Pengamat Sarankan Grab Bayar Denda Rp29,5 Miliar

ILUSTRASI. (int)

FAJAR.CO.ID — Grab disarankan berjiwa besar dan membayar denda yang diputuskan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebesar Rp29,5 miliar. Mematuhi aturan hukum di Indonesia adalah kewajiban semua pihak termasuk investor asing.

Pengamat Kebijakan Publik dan Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mengatakan, keputusan final pengadilan terkait perkara itu telah memastikan adanya kepastian hukum. Artinya, keputusan pengadilan patut diapresiasi dalam peradilan di Indonesia.

“Ini penting dijalankan. Saya pikir, bagi semua pengusaha penting untuk adanya kepastian hukum di negara,” jelas Tigor.

Tigor menilai Grab wajib menaati aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga denda yang dikenakan pun harus segera dibayarkan. “(Bila tidak membayar), ya berarti Grab tidak menghormati putusan hukum,” kata Tigor.

Sebelumnya, KPPU menyatakan bersalah PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) atas dugaan diskriminasi terhadap mitra pengemudi mandirinya. Dikatakan KPPU, Grab telah memberikan order prioritas kepada mitra pengemudi GrabCar yang berada di bawah naungan TPI. Akibatnya, Grab dinilai telah melakukan persaingan usaha tidak sehat terhadap mitra mandiri selain TPI.

Kamis lalu, Majelis KPPU yang diketuai Dinni Melanie, Guntur Saragih, dan Afif Hasbullah, menghukum PT Solusi Transportasi Indonesia membayar denda Rp 29,5 miliar dan dinyatakan bersalah melanggar prinsip persaingan usaha.

Dalam putusannya majelis menilai PT Solusi Transportasi Indonesia atau Grab Indonesia dan mitranya, PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) bersalah melanggar Pasal 14 dan 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Komentar

Loading...